Lihat ke Halaman Asli

subsidi bbm dihapus, bantuan langsung tunai jadi alternatif?

Diperbarui: 12 Desember 2024   15:23

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Finansial. Sumber ilustrasi: PEXELS/Stevepb

Rencana pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan menggantinya dengan skema bantuan langsung tunai (BLT) telah menjadi perbincangan hangat. Kebijakan ini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban anggaran negara yang terus meningkat akibat subsidi BBM yang tinggi. Namun, implementasinya memerlukan pertimbangan matang agar dampaknya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Subsidi BBM telah lama menjadi beban signifikan bagi anggaran pemerintah Indonesia. Pada 2023, alokasi subsidi energi mencapai Rp209,9 triliun, termasuk Rp139,4 triliun untuk BBM dan LPG, serta Rp70,5 triliun untuk listrik. Sementara itu, pada 2024, subsidi energi diproyeksikan sebesar Rp189,1 triliun, dengan Rp113 triliun untuk BBM dan LPG, serta Rp75,8 triliun untuk listrik. Pengurangan ini dilakukan untuk menekan defisit anggaran sambil mengalihkan fokus kepada kebijakan yang lebih tepat sasaran

Selain itu, tren harga minyak dunia turut memengaruhi kebijakan ini. Pada 2023, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) adalah USD 80 per barel, dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 82 per barel pada 2024. Harga minyak global yang sempat melonjak hingga USD 95 per barel pada akhir 2023 menambah urgensi pemerintah untuk meninjau ulang subsidi energi64source.

Ketimpangan Distribusi Subsidi

Studi menunjukkan bahwa subsidi BBM sebagian besar dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Menurut Kementerian Keuangan, lebih dari 50% subsidi energi digunakan oleh 40% kelompok rumah tangga terkaya, sedangkan hanya 30% yang dinikmati oleh 40% rumah tangga termiskin. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi BBM kurang tepat sasaran dan sering kali tidak mendukung kelompok masyarakat yang paling membutuhkan

Manfaat Skema BLT
1. Tepat Sasaran

BLT memungkinkan bantuan langsung diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), pemerintah dapat mengidentifikasi penerima manfaat dengan lebih akurat.

2. Efisiensi Anggaran

Berbeda dengan subsidi BBM yang bersifat universal, BLT hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Hal ini mengurangi pemborosan anggaran dan memastikan dana digunakan secara optimal.

3. Pengurangan Ketimpangan Sosial

Dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, BLT dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline