DARURAT MACET dan BANJIR, PINDAHKANPUSAT PEMERINTAHAN KELUAR JAKARTA ( Bagian 1 )
Jakarta adalah estalase terdepan wajah Negara kita, estalasenya wajah Ibukota negara harus ditampilkan serapih dan sebaik mungkin, karena dari sana terhambar bagaimana kinerja Pemerintah yang sebenarnya. Hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 Bapak Jokowi yang saat itu masih sebagai gubernur DKI Jakarta, bertemu dengan pimpinan MPR di Gedung MPR RI. Dalam pertemuan itu Pak Jokowi berkata “Kalau memang sudah kita mentok dan kesulitan untuk mengatasi banjir Jakarta, tidak ada jalan lain. Ya, saya sangat setuju dengan Bapak Ketua MPR untuk dipindah,” (sumber : www.kompas.com). Jadi jelaslah sudah sang Gubernur Jakarta dulu dan Sang Presiden saat ini termasuk pihak yang setuju ibukota pindah, dengan catatan Kalau memang sudah kita mentok dan kesulitan untuk mengatasi banjir Jakarta, tidak ada jalan lain. Pertanyaannya, kapan hal itu akan direalisasikan ? seluruh kantor Pemerintahan atau hanya sebahagian yang dipindahkan ? serta kemana pindahnya ?
Kita tidak perlu gengsi atau malu, jika dalam hal yang satu ini kita harus belajar dan meniru Malaysia. Malaysia sejak 12 tahun yang lalu, telah menetapkan Kota Putrajaya sebagai pusat Pemerintahan Malayasia. Luas kota Putrajaya hanya 46 kilometer persegi tersebut, telah membuktikan kesuksesan Malaysia dalam menata lalu lintas dan kemacetan kota Kualumpur.
Dari berbagai kajian dan alternatif yang pernah dilontarkan, tentang wacana pemindahan Ibukota, wacana pemindahan pusat pemerintahanlah yang paling “ murah dan realitis “ serta tidak ribet dari segi politik. Yang pasti, kota yang akan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan baru tersebut harus memiliki infrstruktur pendukung seperti kelengkapan sarana dan prasarana, yang masih bisa diakomodasi oleh kota Jakarta. Selain kesiapan infrastruktur, masalah lainnya seperti masalah sosial yang mengiringi kepindahan para pegawai negeri pusat ke lokasi pusat pemerintahan tersebut juga harus dipersiapkan sarana dan prasarananya. Bappenas mungkin sudah mengkaji, peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, pariwisata yang membuat padatnya penduduk, macetnya lalu lintas karena jumlah kendaraan dan jalan yang tersedia sudah tidak seimbang. Bagaimana sebaiknya sistem pemindahan pusat perkantoran ini ? apakah kelokasi yang agak jauh dari Jakarta yang kondisi infrastrukturnya masih Nol ? atau ke Lokasi yang tidak begitu jauh dari Jakarta dengan infrastrukturnya yang sudah tersedia. Kedua sistem ini sama sama mempunyai kekurangannya.
Cara yang ideal adalah dengan sistem jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, Pusat Pemerintahan dipindahkan terlebih dahulu ke lokasi Kota baru yang sudah jadi seperti Lippo Karawaci atau BSD. Namun Bappenas / Pemeritah sudah menentukan suatu lokasi baru di daerah pinggiran Tanggerang atau Karawang atau Bekasi atau Tangerang yang dianggap cocok untuk dibangun pusat perkantoran pemerintahan yang baru. Selama dalam pembangunan pusat perkantoran yangbaru tersebut, aktivitas pusat perkantoran sudah bisa dimulai dilokasi kota Baru yang telah ditetapkan oelh Pemerintah.
Wacana pemindahan Ibu Kota tidak hanya sekali ini dilontarkan karena rencana tersebut telah bergulir sejak zaman pemerintahan Soekarno.Kala itu, Presiden dan Bapak Bangsa ini memberi masukan untuk memindahkan Ibu Kota RI ke Palangkaraya. Namun wacana ini tidak pernah ditindak lanjuti sebab masa pemerintahannya berakhir di tangan Soeharto.Di bawah pemerintahan Soeharto, Ibu Kota Negara Indonesia juga sempat akan dipindahkan di daerah Jonggol, kawasan Bogor. Tapi, tetap saja wacana tersebut hanya sebatas wacana yang tidak pernah ditindaklanjuti walau Soeharto telah memerintahkan pembebasan tanah di kawasan itu.Sedangkan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibukota Negara juga sempat diusulkan dipindah ke Purwokerto, Jawa Tengah. Di tempat itu terdapat tempat pariwisata Baturaden yang rencananya akan dibuat Istana Negara. Kota-kota lainnya yang sempat diusulkan untuk menjadi pengganti Ibu Kota Negara Indonesia adalah:
- Karawang, Jawa Barat
- Bandar Lampung, Lampung
- Palembang, Sumatera Selatan
- Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- Kota Merdeka, Kalimantan Tengah
- Pontianak, Kalimantan Barat
- Balikpapan, Kalimantan Timur
- Samarinda, Kalimantan Timur
Bagaimana dengan usulan Bapak Jokowi ? Bapak Jokowi ketika jadi Gubernur DKImenawarkan lokasi baru bila akhirnya ibukota RI dipindah. Lokasinya berada di utara Jakarta. Tepatnya di lahan baru seluas 5.100 hektar hasil reklamasi untuk pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa."Tadi kan ditanyakan, saya hanya menyampaikan ada lahan baru 5.100 hektar. Kalau pemerintah pusat memiliki keputusan politik, dan berani untuk pindahkan ibukota di sana bisa saja, tapi beli," kata Gubernur bernama lengkap Joko Widodo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2013). Saat ini, Bapak Jokowi sudah jadi presiden, keputusan Pemerintah pusat ya ada ditangan beliau saat ini. Kita hanya bisa menunggu kapan pelaksanaannya, ini adalah moment bersejarah bagi Bapak Jokowi untuk mengurai parahnya kemacetan Jakarta dan masalah banjir Jakarta.