Lihat ke Halaman Asli

Potret Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Diperbarui: 17 Juni 2015   08:20

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

1.KEMENTERIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

1.Sekilas Tentang Menteri Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti benar-benar mempraktekan ilmunya lapangan dan mengurus industri perikanan, untuk bisa diterapkan para nelayan di Indonesia.Bahkan, Susi sukses menjawab keraguan publik.Sejak diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, kiprahSusi Pudjiastutimenuai banyak perhatian publik. Yang terakhir, ia menjadi salah satu menteri dengan kinerja terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Susi: “ Gaji Menteri Cuma 1% Dibanding Gaji Saya di Susi Air

Meski jabatan menteri merupakan jabatan yang sangat bergengsi, namun gaji menjadi menteri jauh lebih kecil dari pendapatan pemilik perusahaan. Setidaknya hal itu yang dialami oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang baru dilantik Senin lalu. Menurutnya, gajinya sebagai menteri hanya sebesar 1 persen dari pendapatan yang diterimanya sebagai pemiliki maskapai perintis, Susi Air. Alasan utama dirinya menerima tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu ingin membawa sektor perikan dan kelautan Indonesia menjadi lebih baik. Susi telah menggeluti bisnis perikanan selama 33 tahun dan 10 tahun di bidang penerbangan sehingga dia sangat mengerti benar bagaimana mengelola sektor yang dipimpinnya.

Susi memang berbeda dengan menteri kebanyakan. Jika menteri-menteri yang lain adalah lulusan sarjana, bahkan hingga perguruan tinggi luar negeri, Susi hanya memiliki ijazah SMP. Namun jangan salah, ibu tiga anak ini merupakan salah satu pengusaha yang sukses. Gebrakan yang dilakukan Susi menuai perhatian dari banyak kalangan. Hingga kemudian dia pun dianugerahi penghargaan antara lain Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004, Young Entepreneur of the Year dari Ernst and Young Indonesia tahun 2005, serta Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprose Exporter tahun 2005

A. PROGRAM KERJA UTAMA:

Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Kabinet Kerja 2014-2019, ia sudah mempunyai tiga program kerja utama. Ketiganya akan dilaksanakan seoptimal mungkin untuk menciptakan kekuatan kelautan dan perikanan. Program kerja pertama, KKP akan mereview perizinan kapal baru penangkap ikan. Kedua, berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk menghapus biaya perizinan dan retribusi kapal tangkap di bawah 10 gross ton (GT). Ketiga, mewajibkan semua pemda membuat peraturan yang melarang penebangan hutan bakau dan penangkapan lobster.  Salah satunya quick wins yang mengutamakan sistem online. Langkah itu merupakan bagian dari terobosan baru yang dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sistem yang terintegrasi dan mengedepankan transparasi data. Sistem memuat data pemilik kapal dan wilayah operasi penangkapan, termasuk data ikan yang diekspor. Susi Pudjiastuti mengatakan salah satu visi dan misi Presiden Joko Widodo adalah memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim. Dia mengatakan, jika kualitas maritim di Indonesia terus diperbaiki, maka bisa memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu program kerja Menteri Susi adalah memberantas pencurian ikan di seluruh wilayah Indonesia. Susi menuturkan kawasan perairan di Indonesia kerap menjadi area pencurian ikan yang dilakukan kapal penangkap dari luar negeri. Kapal-kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia sangat merugikan. "Karena itu, perusahaan yang menangkap ikan segara ilegal akan saya babat, cara memberantasillegal fishing”,kata Susi, adalah dengan mendata semua kapal-kapal komersil yang masuk ke dalam perairan Indonesia. Saya akan memulai dengan pendataan online. Kapal yang masuk ke Indonesia dapat terpantau, sama seperti data pesawat terbang," ujarnya. Selain itu, tutur Susi, dirinya akan mengoptimalkan sumber daya perikanan dan kelautan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebab, potensi sektor perikanan di Indonesia sangat besar, mengingat 70 persen wilayahnya adalah laut. Bahkan, kata Susi, luas perairan di Indonesia lima kali lebih besar daripada luas negara tetangga seperti Thailand. "Tapi angka ekspor perikanan kita lebih rendah daripada Thailand dan Malaysia. Ini menjadi hal yang harus dibenahi,

B.HASIL KERJA YANG TELAH DICAPAI :

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi sosok yang kontroversial dengan kebijakannya. Kebijakannya dalam menangani penangkapan ikan secara ilegal dengan menenggelamkan kapal menjadi kebijakan teranyar yang dikeluarkan Susi. Susi mengatakan kebijakannya dalam hal perikanan telah memberikan setidaknya dua dampak. Pertama, masyarakat bisa makan ikan tenggiri dan ikan bawal putih dengan harga wajar. Kedua, perikanan berhasil menyumbang deflasi. Menurut Susi, pada saat semua sektor menyumbangkan inflasi, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan perikanan mencatat deflasi alias penurunan harga. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ketahanan pangan kita membaik," ujar Susi dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Senin (8/12). Ketahanan pangan yang dimaksudkan Susi di sini adalah ketahanan pangan yang berasal dari laut. Pemerintah harus bisa memanfaatkan apa yang selama ini dicuri oleh kapal asing bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. "Ini adalah mimpi besar yang luar biasa panjang," tandasnya.

Lantas apa saja yang jadi gebrakan Menteri Susi, berikut ulasannya.

1. Berbagi data dengan TNI AL

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio di kantornya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pertemuan tersebut, lanjut Susi, wujud dari upaya menghilangkan ego sektoral yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk mengelola kawasan perairan Indonesia yang potensi sangat besar. Presiden juga perintahkan sudah seharusnya memulai perubahan. Susi pun memberikan user name serta kata sandi sistem data VMS (Vessel Monitoring System) yang selama ini digunakan KKP kepada Laksamana TNI Marsetio. VMS merupakan sistem monitoring terhadap sejumlah kapal di atas 30 GT yang melintas di wilayah perairan

2. Panggil Duta Besar

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berencana memanggil seluruh duta besar. Dia ingin berdiskusi dan menyampaikan hal baru tentang kebijakannya pemerintah. Dalam pertemuan tersebut Susi akan menegaskan bahwa nelayan asing di Indonesia tidak boleh BBM subsidi. Selain itu, Susi akan menaikkan Pajak Hasil Perikanan (PHP).

3. Bangun bandara kecil

Pengusaha sukses perikanan ini, berjanji selama kepemimpinannya, sektor kelautan dan perikanan bisa maju.Caranya, dengan membangun bandara kecil di pulau pulau terluar Indonesia untuk mempercepat penjualan ke pasar karena diangkut menggunakanpesawat.

4. Dukung BBM naik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, para nelayan dalam negeri tidak membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selama ini, meskipun ada BBM bersubsidi, saat membeli, para nelayan akan dikenakan harga yang lebih mahal. Sebetulnya nelayan kecil jarang dapat solar subsidi karena jauh dari pom bensin. Sementara ketiadaan menghambat pelayaran mereka.

5. Stop izin tangkap

Langkah lain yang jadi gebrakan Susi, bakal melakukan moratorium izin tangkap di wilayah perairan Indonesia selama dua bulan. Langkah itu dilakukan untuk menginventarisir izin yang telah ada. Selama ini, pendapatan bukan pajak kementeriannya cuma Rp 300 miliar.

6. Menghasilkan 3 PERMEN.

Tiga peraturan menteri yang dihasilkannya berkaitan dengan moratorium kapal asing diatas 30 gross ton (GT), transhipment (bongkar muat ikan di tengah laut), dan disiplin kepegawaian.

7. Menangkap dan Menenggelamkan Kapal pencuri ikan.

Blusukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kawasan perbatasan membuahkan banyak hasil. Ratusan asing illegal telah ditangkapi di Kalimantan Timur, dan tiga hari lalu 5 kapal asing illegal ditangkap  di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Lima kapal asing illegal ini segera ditenggelamkan. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa kapal-kapal pencuri ikan harus ditenggelamkan sebagai efek jera. Jokowi menyebutkan ada 5.400 kapal asing illegal beroperasi di Indonesia, juga di perairan Kepulauan Bangka Belitung. Setidaknya 100 kapal asing illegal harus ditenggelamkan supaya lainnya takut. C.DAMPAK KEBIJAKAN

Ribuan nelayan pantai utara (pantura) Jawa Tengah, kemarin, berunjuk rasa mendesak pencabutan aturan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls ) dan pukat tarik (seine nets). Mereka menilai larangan tersebut justru mematikan mata pencaharian nelayan. Demo nelayan kemarin terjadi disejumlah daerah di Jateng, antara lain KotaTegal, Batang, dan Pati. Tidak hanya di daerah, ribuan nelayan juga berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Para nelayan di Batang dan Pati sempat memblokade jalan pantura sehingga memacetkan arus lalu lintas. Di Pati unjuk rasa nelayan dibubarkan polisi. Unjuk rasa di Tegal, nelayan mengawali aksinya dengan melakukan long march dari kantor KUD Karya Mina di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPT) Tegalsari ke Balai Kota. Setiba di kompleks kantor wali kota itu, mereka tertahan di depan gerbang masuk yang sudah ditutup dan dijaga sejak pagi. Selain berorasi, para nelayan juga membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan dan kecaman terhadap Menteri Susi Pudjiastuti, di antaranya Turunkan Menteri Susi, Susi, Anda Telah Menyengsarakan Kami, Nelayan Tidak Rela Anda Makan Ikan, Save Cantrang, serta sejumlah tuntutan lain. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Mahmud Effendi mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut sejumlah peraturan yang tidak berpihak kepada nelayan. Salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2/2015 yang melarang penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/ 2014 yang melarang kapal berukuran di atas 30 gross tonage (GT) menggunakansolarbersubsidi. “Kami desak penghapusan kebijakan kewajiban membeli solar industri bagi kapal di atas 30 GT. Ini menimbulkan kecemburuan sosial, karena di Kota Tegal kan sistemnya bagi hasil, bukan seperti di PT. Jadi otomatis penghasilan nanti berkurang kalau harus membeli solar industri,” ujarnya.Sekitar setengah jam berorasi, para nelayan ditemui Wali Kota Siti Masitha. Sitha langsung berbicara kepada para nelayan di atas mobil bak terbuka yang digunakan untuk orasi. Dihadapkan nelayan, Sitha yang kerap dipanggil bunda menegaskan dukungannya terhadap tuntutan para nelayan. Menurut Sitha, pihaknya sudah menyiapkan surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar meninjau kembali kebijakan pelarangan alat ikan cantrang dan larangan membeli solar subsidi bagi kapal di atas 30 GT. “Saat ini juga surat saya tanda tangani dan langsung dikirimkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Surat ini akan terus dikawal SKPD terkait agar dipastikan betul-betul dibaca ibu menteri,” katanya. Suasana panas juga terjadi Kabupaten Batang. Seribuan nelayan dan buruh perikanan mendatangi DPRD setempat menyampaikan tuntutan pencabutan Permen KP No 2/2015, yang dinilai bakal mematikan nelayan dan industri perikanan laut sekitarnya. Sementara itu, demo seribuan nelayan di badan jalan traffic light kawasan Alun-Alun Juwana, Kabupaten Pati, terpaksa dibubarkan aparat kepolisian. Selain dituding menyimpang dari rencana aksi, demo ini juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas jalur transnasional penghubung Jawa Tengah-Jawa Timur. Kontan kendaraan, baik sepeda motor, mobil, hingga bus atau truk, dari arah barat (Pati-Semarang) maupun timur (Rembang-Surabaya) tak bisa melintas. Kemacetan panjang sekitar 1 kilometerdari dua arah pun tak terhindarkan. Kebijakan kontroversial yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertujuan untuk menyiapkan Indonesia dalam menghadapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN( MEA) 2015.“Jangan sampai MEA, Indonesia menjadi pasar dan objek. Indonesia harus menjadi tuan di negeri sendiri,” kata Susi Pudjiastuti

D.BLUSUKAN YANG TERPANTAU MEDIA

Susi Pudjiastuti Blusukan Ke AMBON - YouTube

www.youtube.com/watch?v=hYH_MMBOJ4w

Mentrri Susi Pudjiastuti Blusukan ke Pangandaran | -foto ...

www.tempo.co/read/.../Menteri-Susi-Pudjiastuti-Blusukan-ke-Pangandara...

Susi Pudjiastuti Ranking Teratas Blusukan | Umum | Mobile ...

bandung.bisnis.com/read/.../susi-pudjiastuti-ranking-teratas-blusukan

5 Aksi Blusukan Bu Menteri Susi Pudjiastuti yang ...

klikbekasi.co/.../5-aksi-blusukan-bu-menteri-susi-pudjiastuti-yang-meng...

1 Nov 2014Hobiblusukan, sejumlah menteri kabinet Jokowi juga langsung turun ... Menteri Perikanan dan ...

Tengah Malam, Menteri KKP Susi Pudjiastuti Blusukan ...

dezclub.ir/url/index.php?q...

Tertarik gaya Menteri Susi Pudjiastuti naik motor saat ...

https://catatansanggeje.wordpress.com/.../tertarik-gaya-menteri-susi-pudji...

E.BUKTI KINERJANYA DAPAT DILIHAT DI : www.kkp.go.id

F.SIARAN PERS

PEMERINTAH PRIORITASKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN

No. 015/PDSI/HM.420/2/2015 SIARAN PERS PEMERINTAH PRIORITASKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN Kesejahteraan nelayan menjadi prioritas pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan

PENEGASAN LARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN CANTRANG

Nomor : 014/PDSI/HM.420/2/2015 SIARAN PERS PENEGASAN LARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN CANTRANG Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan

KEMANDIRIAN PAKAN DORONG PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

No: 013/PDSI/HM.420/2/2015 SIARAN PERS KEMANDIRIAN PAKAN DORONG PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mendorong peningkatan

KKP DAN KPK BERSINERGI KELOLA SEKTOR KELAUTAN INDONESIA

No. 012/PDSI/HM.310/2/2015 SIARAN PERS KKP DAN KPK BERSINERGI KELOLA SEKTOR KELAUTAN INDONESIA Pengelolaan ector kelautan menjadi penting dan strategis




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline