Provinsi Madura

Kemarin Politisi PD Achsanul Qosasi mengangkat kembali soal pembentukan provinsi (bukan propinsi?) Madura jika Pra-HaRa menang 70% suara di Madura.

Alasannya, konon 8 bulan lalu Prabowo datang ke Madura untuk menemui 70puluhan kyai yang mendukungnya sebagai presiden. Alasannya, orang Madura butuh karakter tegas dan Prabowo dianggap ‘gue banget’.

Gagasan pembentukan Provinsi Madura sebetulnya sudah pernah dilakukan melalui Musyawarah Besar III Masyarakat Madura se-Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2007 lalu di Hotel J.W. Marriot Surabaya. Rencananya, Provinsi Madura akan mencakup Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan dan Kab. Sampang serta Kab. Sumenep. Kepulauan Kangean saat ini masih termasuk wilayah Kab. Sumenep, konon dalam proses pengajuan pemekaran menjadi kabupaten tersendiri.

Beberapa tahun terakhir, saya menjalankan usaha Kain Batik Tulis Madura. Saya bekerjasama dengan para pengrajin batik tulis di berbagai pelosok Madura. Di Tanjungbumi Bangkalan, Pamekasan di beberapa desa seperti Toket dan Proppo. Di Sumenep ada di desa Pekandangan.

Menurut saya, para pengrajin batik tulis ini justru karakternya jauh dari asumsi ‘keras’. Justru lembut lebih daripada saya yang ‘blasteran’ Jawa. Demikian semangat kekeluargaan sangat terasa. Mungkin karena mereka pekerja seni. Membatik tidak akan bisa jadi baik ketika hatinya sedang galau gundah gulana. Harus happy. Perlu kesabaran ekstra. Ketekunan dan ketelitian.

Iseng saya tanya, ‘mas, misal Madura jadi provinsi gitu gimana?’

Jawabnya, “walah mbak, ga pernah mikir, yang penting bisa makan tiap hari, dagangan ada aja yang laku. Kalau laris ya alhamdulillah. Kami di pelosok sudah seneng kalau mbak datang ke kampung kami.”

Sebetulnya keinginan rakyat itu ga neko-neko. Ga perlu juga dijanjikan harus jadi provinsi tersendiri jika tanpa kemajuan berarti dan mensejahterakan mereka.

Sejak adanya Jembatal Tol Suramadu, traffic mereka sudah melekat dengan Surabaya. Hanya beberapa menit sudah sampai Bangkalan kota. Untuk pemasok batik tulis, hampir setiap hari mereka mengirimkan hasil produksinya ke Surabaya untuk siap dipasarkan.

Saya yakin mereka generasi muda khususnya di kampung-kampung saat ini belum tentu paham bahwa jaman Belanda dulu undang-undang diberlakukan dengan mencantumkan ‘Jawa dan Madura’. Atau pun ketika ada RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1948, Madura jadi Negara Madura. Karena memang pulaunya dipisahkan dengan Selat Madura.

Kalau dibilang subur, memang tanah Madura ada sebagian yang tidak subur. Tapi soal investasi, ada aneka perusahaan industri di sisi kiri kanan jalan Bangkalan – Sumenep, lho! Dan itu bukan skala kecil. Loas buanget, alias sangat luas. Seperti perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam berupa minyak dan gas sejak tahun 1980-an.

Belum lagi lahan-lahan pertanian seperti jagung dan tembakau. Untuk panen tembakau, sebagia besar diolah langsung oleh pabrik-pabrik rokok yang sudah dibangun di Madura sejak belum ada Jembatan Tol Suramadu. Truk-truk akan parkir berpanjang-panjang sepanjang jalan saat masa panen.

Harapan saya dengan adanya otonomi daerah, generasi muda di Madura bisa diedukasi dengan pendidikan yang lebih maju sehingga dapat bekerja di sana (PMA/PMDN, BUMN, perusahaan nasional) untuk membangun daerahnya dan lebih sejahtera daripada merantau ke luar Madura dengan skill yang terbatas (tukang becak, tukang parkir, TKI, pengepul barang bekas, dll.)

Demikian halnya dengan wisata Madura. Pantai-pantai dan obyek wisata alam lainnya masih alami dan sejarah kejayaan kerajaan masa lalu dengan berbagai pengaruh asing sangatlah menarik jadi obyek wisata. Sayangnya obyek wisata belum dikelola dengan baik. Infrastruktur menuju ke sana belum tersedia. Belum ada hotel standar bintang, atau sekedar bioskop. Sudah ada 1 mall Bangkalan, selebihnya pertokoan kecil untuk konsumsi masyarakat setempat.

Cukup senang ketika Bandara Trunojoyo (Sumenep) diperluas dan siap beroperasi dengan penerbangan domestik dalam bulan-bulan ini, semoga jadi kenyataan. Tanpa perlu menunggu jadi Provinsi Madura.