Benarkah pemerintah Indonesia saat ini bertentangan dengan Pancasila? Mengapa hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengungkap hal ini, untuk mengingatkan pemerintah, pimpinan, dan elit partai politik agar menguntungkan semua orang di negara tercinta kita?
Namun, sebelum diungkap sejauh mana Pancasila harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah dan elit partai, prinsip-prinsip Pancasila harus dijadikan pedoman, dan fakta membuktikan adanya penyimpangan.
Kisruh Pilpres 2019 merupakan kelanjutan dari kisruh Pilgub DKI yang telah merampas seutuhnya setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengancam runtuhnya negara.
Drama kebencian antara pendukung kedua kubu yang menyebar di massa dan media sosial ini memicu pertarungan kontroversi di layar yang benar-benar memilukan hati, karena hampir tidak ada yang sebanding. Saling serang, saling sikut atau malah saling menggembung.
Kebencian tidak ada habisnya. Sebelum Jokowi meraih capres di masa jabatan keduanya, segala macam sikutan terus bermunculan di berbagai media. Pasalnya, sebenarnya kabinet Indonesia depan bentukan Jokowi baru saja merelakan. Itu hanya gambaran situasi terkini di Indonesia.
Lantas apa yang melenceng dari landasan Pancasila sebagai bangsa? Sejauh ini, mengapa tidak ada yang membeberkan dan membiarkan kondisi yang salah?
Andai saja perselisihan antara DKI dan Pilpres dijadikan contoh, maka jika analisis dilakukan sesuai dengan prinsip dalam Pancasila, maka bisa dilihat secara jelas dengan kasat mata.
Terkait Perintah 1: Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perselisihan antara Pilgub dan Pilpres, agama digunakan sebagai alat untuk saling membungkuk dan berkelahi, dan penyebaran penipuan dilakukan oleh para pemuka agama.
Sila ke-2: Kemanusia yang adil dan beradab. Selama permusuhan, personel yang bersangkutan hampir kehilangan perilakunya. Perintah 3: Indonesia bersatu. Dalam perselisihan, pihak mana yang harus diprioritaskan? Bukan persatuan Indonesia, tetapi persatuan kelompok dan kelompok, sehingga ancaman korban jiwa dan disintegrasi negara sangat jelas. Prinsip 4: Komunitas yang dipimpin oleh kebijaksanaan berpikir / representasi. Dalam perselisihan, di manakah kata-kata hikmat, pemikiran dan representasi? Semuanya egois.
Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perselisihan, dimana keadilan? Siapa yang saling membela? Siapa yang menang? Jauh dari adil. Dimana pembelaan untuk masalah sosial?
Masyarakat menjadi korban berbagai kebijakan pemerintah, hingga saat ini masyarakat mempertanyakan kenaikan BPJS Kesehatan yang sangat mencekik bagi masyarakat awam, namun sebagian masyarakat justru membuat kenaikan BPJS tidak semahal kacang. .