Musim Pemilihan Kepala Daerah Langsung telah bergulir dan bisa kita lihat bagaimana gegap gembita masyarakat menyambut pesta demokrasi 5 tahunan ini berlangsung dan berjalan. Apalagi saat ini, dimana Pemilihan Kepala Daerah Langsung dilaksanakan serentak di 546 daerah baik itu di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten dan/atau Kota.
Masing-masing pasangan calon kepala daerah pastilah sudah mempersiapkan beragam janji-janji kampanye, dari mulai janji-janji yang terukur hingga janji-janji yang bisa dinilai boombastis. Semua ini untuk menarik calon pemilih, agar mau memberikan suara kepada mereka.
Isu-isu kampanye yang diangkat pun sangat beragam, mulai dari isu mengobral bantuan sosial yang beraneka ragam, isu peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan favorit yaitu menjadi aparatur sipil negara di daerah, mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah (daerah) dengan perjanjian kontrak atau PPPK, meningkatkan pembangunan sarana prasarana publik dengan fokus pembangunan jalan sebagai sarana membuka akses daerah-daerah yang terpencil serta terisolasi.
Dari sekian banyak janji politik dan isu-isu kampanye yang insyaallah dilaksanakan ketika pasangan calon kepala daerah tersebut terpilih, memang ada beberapa isu-isu krusial yang jarang dilirik atau bahkan luput dari perhatian, baik dari pasanagan calon kepala daerahnya seperti isu pemberdayaan peranan wanita, isu pembatasan tambang ilegal ataupun isu penanganan lingkungan hidup yang komprehensif.
https://www.sman1sumberlawang.sch.id/read/52/kampanye-go-green-sman-1-sumberlawang
Mengapa isu penanganan lingkungan yang komprehensif atau sering kita sebut dengan kampanye hijau ini bisa dibilang minim perhatian, hal ini dikarenakan ada beberapa sebab dan kemungkinan yang dapat kami breakdown sebagai berikut :
a. Kesadaran Masyarakat secara Umum masih rendah terhadap Isu Lingkungan
Tidak bisa kita pungkiri, masyarakat saat ini masih minim literasi, sosialisasi dan kepedulian terkait dengan lingkungan. Masih banyak masyarakat yang bersikap acuh tak aceh terhadap isu lingkungan (kecuali masyarakat yang terdampak langsung). Hal ini bisa kita lihat dari kenyataan di lapangan, masyarakat tidak terlalu peduli dengan penanganan sampah, pencemaran limbah baik di sungai ataupun di udara (polusi). Seperti saat ini saja, ketika kita semua merasakan adanya dampak global warming, namun beberapa tahun sebelumnya, kita secara tidak sadar ikut andil dalam penciptaannya semisal membakar sampah atau membuang sampah tidak pada tempatnya.
b. Benturan Kepentingan yang pada akhirnya memarjinalisasi Kampanye Hijau
Ini adalah buah simalakama, dimana kita ketahui bersama antara pengelolaan lingkungan hidup dan industrialisasi ini seperti dua sisi magnet yang berbeda. Ketika bicara mengenai peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pembukaan lahan usaha, maka isu tentang lingkungan hidup menjadi "sedikit" terpinggirkan. Di sisi lain ketika kita dorong optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup maka akan menjadi beban/cost biaya produksi khususnya untuk pelaku usaha dan masyarakat.
c. Peranan APBD (secara umum) untuk pengelolaan lingkungan hidup atau climate change masih relatif kecil
Jika kita jeli dan bisa mengamati berapa besar kepedulian suatu daerah atas pengelolaan lingkungan hidup, dapat dipantau dan dianalisis berapa anggaran dalam APBD untuk kegiatan dan sub kegiatan yang bermuara kepada pengelolaan lingkungan hidup. Dari pengamatan kami secara sample dan bisa diakses di website Ditjen Perimbangan Keuangan : www.djpk.kemenkeu.go.id secara persentase maupun secara nominal in average APBD masih terbilang kecil.
d. Isu lingkungan lebih banyak "dilempar" tanggungjawabnya ke Pusat, dikarenakan eksternalitas negatifnya lintas daerah
Minimnya support APBD dalam pengelolaan isu lingkungan hidup ini, banyak pihak yang lebih melemparkan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup ini ke Pemerintah Pusat, dengan alasan bahwa dampak negatif atau eksternalitas negatif buruknya penanganan lingkungan ini bersifat lintas daerah, sehingga penanganannya juga harus oleh Pemerintah Pusat dan bukan dikelola atau diselesaikan oleh Pemerintah daerah.