Menyambut Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 yang jatuh pada hari Minggu 12 November 2023 tentunya menjadi perhatian bersama khususnya bagi difable. Bangkit setelah terpuruk dalam kondisi pandemi tentunya menjadi tantangan bagi para difable. Banyak rintangan dan hambatan mulai dari membuka sampai menutup mata tentunya menjadi situasi yang harus dihadapi dalam keseharian mereka. Doa dan harapan terus dipanjatkan semua difable sambil menunggu aktualisasi UU No.8 tahun 2016 tentang Disabilitas yaitu pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabiltias yang bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Selain itu momentum kebangkitan melalui tujuan pembangunan bersama atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan agenda global 2030 masih menjadi tujuan utama. Menciptakan kesejahteraan bagi manusia dan planet di masa kini dan di masa mendatang masih terus dinanti. Harapan untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketimpangan, dan memicu pertumbuhan ekonomi yang dirumuskan melalui 17 target masih menjadi angan dan mimpi.
Di Indonesia terdapat lebih dari 37 juta penyandang disabilitas dan 17 juta diantaranya merupakan anak dan lansia. Dalam situasi normal, penyandang disabilitas sering dihadapkan dengan keterbatasan dalam memenuhi hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kelompok bahkan menghadapi marginalisasi yang tinggi, contohnya seperti penyandang disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas ganda yang sering diabaikan dalam berbagai layanan dan sering mengalami tindak kekerasan. Penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam mengakses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan dalam berpartisipasi di Masyarakat. Hambatan yang dapat dihadapi oleh penyandang disabilitas yaitu keterbatasan dalam menerapkan perlindungan dasar seperti terbatasnya akses air, sanitasi, fasilitas cuci tangan. Selain itu ketergantungan pada pendamping yang dapat melakukan kontak fisik, terbatasnya akses dalam mengakses informasi kesehatan masyarakat, tempat kerja yang tidak menyediakan fasilitas inklusif, maupun terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan secara daring. Hambatan tersebut diperparah bagi mereka yang tinggal di pemukiman informal dan/atau dipengaruhi oleh keadaan darurat kemanusiaan.
Keyakinan untuk tidak ada siapapun yang tertinggal (no one left behind) dalam agenda pembangunan masih menjadi mimpi disiang bolong. Momentum ini semoga terus diperjuangkan para pejabat terkait dalam perwujudan hak bagi penyandang disabilitas sesuai pada Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (KHPD) untuk memberdayakan mereka dan mendukung penghormatan HAM secara universal, setara dan non-diskriminasi.