Aditya Alwiyanto
Pendidikan Sosiologi , Fakultas Inlu Sosial , Universitas Negeri Jakarta
adityaalwiyanto@gmail.com
Pendahuluan
Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memunculkan kredibilitas tersendiri dan menjadi latar belakang banyak orang ingin datang ke Jakarta di masa depan. Selain itu, Jakarta adalah pusat kegiatan politik ASEAN dan merupakan satu pusat politik di kawasan Asia-Pasifik. Sebagai inti kegiatan ekonomi daerah, nasional dan internasional, Jakarta adalah rumah dari 80% kegiatan ekonomi yang berada Indonesia dan 65% persebaran mata uang nasional Indonesia. Jakarta juga merupakan sentral dari kegiatan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Daya Tarik tersebut telah memicu pertumbuhan dan perkembangan penduduk Jakarta (Rahmatulloh, 2017). Kondisi ini membuat Jakarta menjadi kota padat penduduk, mempunyai ragam sukubangsa dan budaya, yang semakin memperumit masalah yang ada didalam kota tersebut
Untuk itu pendataan kependudukan merupakan kegiatan yang teratur untuk mengetahui kependudukan. Pendataan ini sering disebut dengan sensus, suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), suatu proses pendataan masyarakat yang dilakukan untuk mengetahui kependudukan, terjadi setiap 10 tahun sekali, dalam undang-undang (UU) nomor 6 tahun sensus 1960, kegiatan dilakukan setidaknya selama sepuluh tahun. Tidak semua negara melakukan sensus setiap sepuluh tahun sekali, tergantung pada struktur wilayah dan jumlah penduduk suatu negara.
Dengan sensus menjadi sumber data terpenting tentang kependudukan. Banyak perbaikan yang dianggap sangat berguna dalam kehidupan manusia karena kemajuan teknologi yang terus berkembang. Namun kebijakan sensus ini menemui kendala dalam pelaksanaannya pada tahun 2020. Pada tahun tersebut terjadi bencana yang disebut pandemi Covid-19, pada bulan Maret 2020 terjadi beberapa kasus.Covid-19 telah tercatat di Indonesia dan World Health Organization (WHO) mengumumkan pada 12 Maret 2020 bahwa Covid-19 telah menjadi pandemi karena telah menyebabkan peningkatan jumlah kematian di seluruh dunia.
Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan pembagian sosial untuk mengurangi waktu dan jumlah warga berkumpul di satu tempat. Dengan kebijakan ini, operasi sensus dilakukan secara mandiri. Adanya sensus yang dilakukan secara mandiri sangat membantu pemerintah dalam mempermudah pemerintah mendapatkan data kependudukan. Dukung kebijakan social distancing dan lakukan sensus tanpa campur tangan politik. Setahun sebelum pandemi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memulai program yang disebut "Carik Jakarta". Program "Carik Jakarta" dilaksanakan pada acara Temu Petugas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kemudian, aplikasi Carik Jakarta akan menggabungkan semua program Pemprov DKI Jakarta untuk menjangkau seluruh keluarga dan masyarakat melalui ibu-ibu PKK. Dalam hal ini, operator Dasawisma memastikan bahwa kebutuhan keluarga dan masyarakat terpenuhi dengan baik, mulai dari aspek yang paling mendasar seperti kesehatan hingga kebutuhan lainnya.
Bersama dengan aplikasi Carik Jakarta dan Dasawisma untuk pendataan sensus, ini menunjukkan bahwa peran manusia dalam pembangunan telah ada sejak berlakunya undang-undang tersebut pada tahun 1945 dan secara konstitusional memiliki referensi dan kewajiban yang eksplisit kepada siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia. Melalui program ini, ia juga turut membantu pemberdayaan masyarakat di masa pandemi ini, di mana pendataan kependudukan di masa pandemi sangat penting untuk menyediakan data yang tepat dalam pendistribusian bantuan di tingkat sosial. Dengan memberdayakan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tepat dengan bantuan masyarakat sekitar yang memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat untuk pendataan sensus juga dapat membantu mempercepat pendataan karena pendataan ditangani oleh anggota Dasawisma dan karena pendataan yang cepat, data yang diberikan kepada pemerintah dapat lebih sering tersedia.
Hal tersebut seperti gambaran bagai mana masyarakat dilihat seperti satu bagian tubuh manusia yang dimana mreka saling membantu satu sama lain. Hal ini adalah gam baran dari teori Fungsionalisme Struktural yang di kemukanan Oleh Herbert Spencer. Definisi fungsionalisme struktural adalah melihat masyarakat sebagai sistem kompleks yang bagian-bagiannya bekerja sama untuk mempromosikan solidaritas dan stabilitas untuk generasi berikutnya. Menurut Herbert Spencer, gagasan fungsionalisme struktural Herbert Spencer adalah memandang masyarakat sebagai organisme manusia. Di lihat dari cara kerja Program Carik Jakarta yang dimana pemngumpulan data yang dilakukan oleh para angota Dasawisma yang nantinya data yang terkumpul akan diberikan kepada instansi pemerintahan sperti kelurahan setempat, data yang tersebut yang kemudian di berikan kepada pemrintah pusat dan diolah untuk menjadi dasar dari pembangunan yang akan dilakukan untuk membuat peningkatan bagi kehidupan masyarakat.