Di era saat ini tentunya peluang perekonomian di Indonesia amatlah mudah dan terarah. Teknologi adalah alat media pengantar suatu proses perekonomian menjadi lebih mudah.
Dalam melakukan program pembangunan di Indonesia, pemerintah memiliki beberapa konsep .Salah satunya menggunakan skema Public Private Partnership. Public Private Partnership merupakan bentuk perjanjian antara pemerintah pusat atau daerah dengan pihak swasta dengan rentang waktu yangcukup panjang.
Dalam bahasa Indonesia Public Private Partnership dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Tanggung jawab dibagi antara pemerintah dan pihak swasta , dimana pihak swasta mengambil Sebagian tanggung jawab dari pemerintah.
Pemerintah berperan penting untuk penyedia suatu Badan Usaha yang nantinya akan menentukan siapa pihak swasta yang berhak untuk bekerja sama .
Hal senada pun dimilki oleh pihak swasta yang bertanggung jawab atas proses pembangunan. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan tenaga ahli yang bisa berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah, penyediaan dana atau finansial yang cukup, serta peranan penting dari teknologi yang mendukung pembangunan tersebut.
Sifat Kerjasama pemerintah dan swasta ini saling menguntungkan bagi pemerintah, swasta , dan masyarakat.
Build Operate and Transfer atau BOT merupakan bentuk kerjasama pemerintah swasta yang memiliki arti bangun kelola dan alih milik. Hal senada sudah dilakukan oleh pemrintah untuk membangun tol yang menerapkan skema BOT ini.
BOT merupakan bentuk Kerjasama pemerintah dan badan usaha dimana badan usaha bertanggung jawab atas pembiayaan proyek konstruksi, pemeliharaan keteraturan proyek infrastruktur yang umumnya memiliki investasi kontrak sekitar 10 sampai 30 tahunan , operasi proyek , dan desain akhir.
Adapun ketika konsep kerjasama pemerintah swasta diadakan pastinya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pembangunannya .
Misalnya saja kelebihan yang didapat adalah ketika pemerintah tidak mencukupi finansial yang ada dan tenaga kerja yang belum memiliki standar kerja maka swasta membantu dengan tambahan dana dan tentunya dengan tenaga ahli yang mumpuni pada bidangnya.