Perencanaan Sumber Daya Manusia menjadi aspek krusial yang harus diprioritaskan oleh organisasi sebagai langkah awal dalam membentuk manajemen sumber daya manusia yang efektif. Ini sejalan dengan tanggung jawab organisasi untuk merencanakan masa depannya, menciptakan rencana yang sesuai dengan tuntutan kontemporer. Menurut KemenpanRB, terdapat banyak permasalahan yang masih dihadapi dalam hal Sumber Daya Manusia aparatur negara, memerlukan perbaikan bertahap. Isu utama melibatkan alokasi dan distribusi yang tidak seimbang, serta produktivitas ASN yang memiliki reputasi rendah.
Oleh karena itu, manajemen Sumber Daya Manusia di sektor aparatur dinilai belum optimal. Tindakan awal yang perlu diambil adalah memperbaiki perencanaan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan produktivitas pegawai, serta efisiensi dan efektivitas organisasi secara keseluruhan.
Michael Armstrong (1996) mendefinisikan perencanaan Sumber Daya Manusia sebagai kemampuan untuk menafsirkan kebutuhan SDM di masa depan, termasuk jumlah, tingkatan keahlian, dan keterampilan, serta merumuskan dan menerapkan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan pengambilan langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas.
Dengan demikian, Perencanaan Sumber Daya Manusia, atau Human Resource Planning (HRP), dapat dianggap sebagai proses peramalan yang sistematis, menghubungkan kebutuhan SDM dengan strategi dan tujuan perusahaan.
Dalam perencanaan Sumber Daya Manusia, terdapat berbagai metode yang dapat diterapkan untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Salah satu metode yang umum digunakan oleh organisasi adalah Metode Status Quo, yang termasuk salah satu metode paling sederhana. Metode ini melibatkan perencanaan SDM dengan asumsi bahwa jumlah pegawai saat ini akan mencukupi untuk periode peramalan. Metode perencanaan status quo ini lebih tepat digunakan oleh organisasi yang mengalami sedikit perubahan dalam permintaan terhadap produk, layanan, atau teknologi yang stabil, seperti organisasi pemerintahan.
Perencanaan Sumber Daya Manusia dapat diimplementasikan melalui berbagai metode, salah satunya adalah melalui kegiatan promosi jabatan. Dengan mengadakan promosi jabatan, pegawai akan merasakan penghargaan, perhatian, kebutuhan, dan pengakuan terhadap kemampuannya oleh atasan, yang pada akhirnya menghasilkan hasil kerja yang optimal.
Promosi jabatan juga bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi dan melakukan regenerasi untuk memastikan kelangsungan organisasi. Pemberian promosi jabatan memiliki peran penting bagi setiap karyawan, menjadi suatu keinginan yang dinanti-nantikan. Dengan mendapatkan promosi, artinya terdapat kepercayaan dan pengakuan terhadap kemampuan serta keterampilan karyawan untuk menempati posisi yang lebih tinggi. Dengan demikian, promosi memberikan status sosial, tanggung jawab, wewenang, dan peningkatan penghasilan bagi pegawai tersebut.
Selain mengadakan promosi jabatan bagi para karyawan, satu aspek yang tidak dapat dihindari dalam konteks promosi jabatan adalah mutasi jabatan. Mutasi jabatan di dalam organisasi atau instansi dianggap sebagai suatu tindakan yang alami, karena tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas karyawan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi terhadap kesalahan yang mungkin dilakukan oleh karyawan. Pemindahan ini sebaiknya dilakukan berdasarkan analisis jabatan yang mempertimbangkan kualifikasi, kemampuan, dan dampaknya terhadap tenaga kerja yang bersangkutan. Dengan demikian, diharapkan bahwa mutasi jabatan dapat memberikan kepuasan kerja maksimal bagi karyawan dan menghasilkan output yang optimal.
Dalam pelaksanaan promosi, tujuannya dapat dijelaskan seperti yang disampaikan oleh (Hasibuan, 2011):
Meningkatkan semangat kerja pegawai, khususnya melalui promosi yang diberikan kepada individu dengan kinerja yang sangat baik. Hal ini diharapkan dapat memacu motivasi pegawai untuk meningkatkan semangat kerja mereka, dengan harapan tercapainya produktivitas yang lebih tinggi.