Kita jernihkan pikiran dan Pandangan agar tetap terjaga independensi sebagai pembaca, saat ini Penulis berupaya menyajikan warna abu-abu dalam mengemas isi tulisan, tanpa maksud jahat apalagi menistakan pribadi, kelompok atau golongan tertentu, baiklah kita mulai.
Secara sederhana Demokrasi adalah kekuatan Rakyat, Rakyat sebagai pemangku kekuasaan Demokrasi secara terpimpin yang diatur berdasarkan UUD 1945, Bukan oleh Penguasa melalui kekuasaan (Demokrasi versi Pimpinan).
Demokrasi terpimpin jelas berbeda makna dengan Demokrasi Pimpinan. Demokrasi terpimpin secara praktik menyerahkan setiap proses berdasarkan UUD 1945 dan UU yang mengatur lajur pelaksanaan Demokrasi berdasarkan Amanah UU sesuai dengan Preambule UUD 1945 untuk mencapai musyawarah mufakat dari Rakyat untuk Rakyat, bukan dari Partai untuk Rakyat, apalagi dari Partai untuk merampas hak Rakyat.
Demokrasi Pimpinan merupakan Anomali dari proses pengaburan makna Demokrasi yang hanya ditentukan oleh para Penguasa Partai, baik yang berstatus sebagai Pemilik Partai (Partai Personal) atau yang pura-pura demokrasi karena tidak demokratis.
Privatisasi Partai Politik menuju Privatisasi Demokrasi adalah proses penjegalan terhadap Demokrasi yang menjauhkan kewenangan rakyat sebagai owner Demokrasi, Rakyat dibuat semakin jauh dari hak penentuan Demokrasi.
Karakteristik Pura-pura Demokrasi nampak pada kecenderungan melingkari Partai Politik yang identik mengutamakan Dinasti Keluarga atau berciri tidak pernah terjadi proses regenerasi dalam Top Manajemen Pimpinan tertinggi Partai Politik.
Sesungguhnya dalam Demokrasi bahwa Partai Politik hanya sebagai kendaraan Politik milik rakyat untuk menghantarkan pilihan Rakyat pada kursi kekuasaan, namun patut disadari kedudukan Partai Politik saat ini sebagai kendaraan bukan lagi milik Rakyat tetapi lebih kepada personal dan family oriented, dalam beberapa hal dapat mudah teridentifikasi pada kekuasaan kerabat sanak keluarga dalam Struktural Partai Politik, seolah menjadikan Partai sebagai milik Personal dan hanya dikuasai segelintir orang dalam Negara.
Jika kita terus berusaha menyegarkan isi pikiran kritis bersama untuk dapat lebih dalam menelisik secara obyektif, maka kita akan temukan bahwa hajatan Demokrasi Rakyat hanya berkutat kepada Parpol milik keluarga dan parpol milik Pengusaha, sebuah keniscayaan dalam menyerahkan kepercayaan hajat besar rakyat dalam Negara hanya kepada segelintir keluarga dan pengusaha yang itu-itu saja, apakah ini dapat dikatakan sebagai sebuah wujud nyata proses penjajahan oleh bangsa sendiri ?
Relaksasi dan Bernafaslah sejenak, Tidak perlu dengan mudah menetapkan sikap dan sifat ketersinggungan, dan ingat kritik bukanlah dosa dan penalaran bukanlah pelanggaran hukum, karena pandangan ini hadir tanpa kepentingan pribadi dan tidak ada niat serta maksud untuk menjatuhkan pribadi ataupun golongan tertentu, hanya suatu upaya untuk membangun kesadaran politik dalam berbangsa dan bernegara yang berdemokrasi dan merupakan tanggung jawab setiap individu dalam negara untuk berpartisipasi turut serta mencerdaskan bangsa.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada fase sejarah perjalanan Politik Bangsa ini telah mengalami beragam problematika mengenai perkembangan dalam menetapkan proses Demokrasi mulai dari era Orla, Orba, Orde Reformasi hingga saat ini.