Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 2011 Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008, Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Dalam beberapa kasus, pinjaman luar negeri berbentuk pinjaman terikat , artinya dana yang diperoleh melalui pembiayaan harus dibelanjakan di negara pemberi pembiayaan. Misalnya, pinjaman tersebut memungkinkan suatu negara untuk membeli sumber daya yang dibutuhkannya dari negara yang memberikan pinjaman tersebut.
Bentuk Pinjaman Luar Negeri yaitu dapat berupa uang dan surat berharga. Bentuk pinjaman luar negeri yang berupa uang dapat diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Sedangkan bentuk pinjaman luar negeri berupa surat berharga dapat berupa obligasi dan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan di negara tersebut dan dijual kepada investor di luar negeri.
Pinjaman luar negeri digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya yaitu membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa, dan membiayai proyek investasi di sektor swasta.
Manfaat pinjaman luar negeri untuk negara diantaranya mempercepat pembangunan. Pinjaman luar negeri dapat membantu pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pinjaman luar negeri dapat meningkatkan akses terhadap modal. Perusahaan swasta dapat menggunakan HLN untuk mengakses modal yang tidak tersedia di dalam negeri. Selain itu, pinjaman luar negeri dapat menstabilisasikan nilai tukar. Pinjaman luar negeri dapat membantu pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar mata uangnya.
Di samping itu, adapula resiko yang diterima dalam pelaksanaan pinjaman luar negeri. Yang pertama yaitu beban pembayaran yang tinggi. Negara yang memiliki pinjaman luar negeri yang besar harus membayar bunga dan pokok pinjaman dalam jumlah besar setiap tahunnya. Hal ini dapat membebani anggaran negara dan menghambat pembangunan. Yang kedua yaitu, kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar. Jika nilai tukar mata uang negara tersebut melemah, maka beban pembayaran pinjaman luar negeri akan meningkat. Yang ketiga yaitu krisis keuangan. Jika negara tidak dapat membayar utangnya, hal ini dapat memicu krisis keuangan yang berdampak pada seluruh perekonomian.
Salah satu pinjaman luar negeri di Indonesia yaitu Pinjaman Japan Bank for International Cooperation (JBIC). JBIC menawarkan pinjaman dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang, sehingga menarik bagi pemerintah Indonesia. Berdasrkan studi kasus menunjukkan bahwa pinjaman JBIC memiliki beberapa manfaat bagi Indonesia, yaitu membiayai pembangunan infrastruktur yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.
Namun, pinjaman JBIC juga memiliki beberapa risiko, yaitu membebani keuangan negara jika tidak dikelola dengan baik meningkatkan risiko krisis ekonomi jika terjadi perubahan nilai tukar mata uang, membuat negara terikat pada agenda negara lain yang memberikan pinjaman.
Sehingga, efektivitas penggunaan pinjaman JBIC menunjukkan bahwa pinjaman tersebut telah digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang penting di Indonesia. Namun, terdapat beberapa proyek yang mengalami masalah, seperti keterlambatan pelaksanaan dan pembengkakan biaya.
Berdasarkan hasil studi kasus, beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pinjaman luar negeri Indonesia, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pinjaman luar negeri, memprioritaskan penggunaan pinjaman luar negeri untuk proyek-proyek yang produktif dan memiliki nilai tambah tinggi, meningkatkan pendapatan negara untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pinjaman luar negeri, dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pinjaman luar negeri.
Maka dari itu, pinjaman luar negeri sangat membantu perekonomian negara, namun juga perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik supaya dalam melaksanakan pinjaman luar negeri tidak terjadi pembengkakan biaya atau gagal bayar.