Mendengar kata "partisipasi" akan memunculkan arti, yakni "keterlibatan". Partisipasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dalam kegiatan. Lantas apa itu partisipasi politik?
McClosky (1972) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela dengan cara keikutsertaannya dalam proses pemilihan secara langsung maupun tidak langsung dan pembentukan kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik seperti pemilu dan proses pembuatan kebijakan.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa berbicara mengenai partisipasi politik tidak hanya mengenai pemberian suara dalam pemilu saja. Berbicara partisipasi politik akan mencakup segala kegiatan-kegiatan politik yang ada.
Gabriel Almond mengklasifikasikan dua kategori partisipasi, yakni partisipasi konvensional (kampanye, pemberian suara dalam pemilu dan lainnya) dan non-konvensional (aksi demonstrasi, aksi mogok kerja dan lainnya).
Dengan itu dapat disimpulkan bahwa bentuk dari partisipasi politik masyarakat tidak hanya sebatas pada pemberian suara dalam pemilu, akan tetapi dapat mencakup pemberian aspirasi melalui aksi demonstrasi dan lainnya yang sifatnya non-konvesional.
Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, partisipasi di nilai penting. Semakin tinggi angka partisipasi politik masyarakat, maka akan semakin tinggi tingkat keabsahan legitimasi suatu pemerintahan tersebut. Mengapa demikian?
Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan politik menunjukan bahwa mereka sadar mengenai kegiatan-kegiatan politik yang berjalan. Bahkan masyarakat memiliki kesadaran bahwa ketika mereka terlibat dalam pemberian suara di pemilu, mereka akan berpikir bahwa segala kepentingannya harus dipenuhi oleh pemimpin atau wakil yang dipilihnya.
Maka ketika mereka memiliki kesadaran tersebut akan memiliki dampak politik. Selain itu, partisipasi yang diberikan juga dapat mempengaruhi tindakan para penguasa dalam proses pembuatan kebijakan.
Bagaimana jadinya jika partisipasi politik masyarakat rendah? Jika partisipasi masyarakat rendah, maka tingkat keabsahan legitimasi suatu pemerintahan juga rendah. Hal tersebut terjadi bahwa masyarakat tidak memiliki ketertarikan dalam kegiatan-kegiatan politik yang berjalan.
Pemerintah akan dianggap tidak bisa menampung apa yang diaspirasikan oleh rakyatnya dan menimbulkan adanya indikasi bahwa hanya kelompok tertentu yang diberikan hak untuk bersuara.
Di Indonesia salah satu dari bentuk partisipasi konvensional adalah pemberian suara ketika pemilu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi. Memilih wakil atau pemimpin merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia.