Presiden terpilih Joko Widodo sudah pasti cermat berhitung soal potensi hadangan yang sudah banyak disiapkan oleh Koalisi Merah Putih ( KMP ). Bukan saja soal kebijakan pemerintahannya mendatang, melainkan sandra-menyandra seputar penyelesaian banyak kasus hukum dan pajak yang menyangkut nama-nama besar dan golongan kaya berpengaruh di Indonesia. Baik yang sudah ter-ekspos di media dan mendapat status hukum, maupun yang sayup-sayup terdengar meski sudah bukan rahasia umum lagi.
Dengan hitungan yang dimiliki, Jokowi memerlukan banyak "kartu as" sebagai pendampingnya sekaligus untuk setidaknya memberi sinyal pada KMP agar lebih menjaga gerakan politiknya. KMP dibutuhkan sebagai opposisi di negara demokrasi ini, namun mereka juga perlu diberi batasan untuk tidak membabibuta demi membalas kekalahan di pemilihan presiden lalu.
Dalam rencana mengurangi tekanan KMP - yang menguasai Parlemen dan Majelis Tinggi - agar tidak berbuat sewenang-wenang, Jokowi memerlukan sedikit dari kekuatan Kabinet Indonesia Bersatu yang terbuang, seperti Sri Mulyani. Semakin menguat prediksi bahwa nama Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani sangat berpeluang menduduki jabatan menteri, terutama pos menteri koordinator perekonomian.
Sri Mulyani Indrawati ( SMI ) adalah kekuatan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua periode kekuasaannya. Keberadaan SMI di bidang keuangan dianggap menjadikan perekonomian Indonesia cukup stabil, dipercaya dan disiplin. Namun, kekuatan yang terbuang itu adalah juga sebuah kelemahan bagi pemerintan SBY, dan juga beberapa kepentingan yang kini berlindung di balik koalisi Prabowo atau KMP.
SMI adalah kunci paling utama seputar kasus Bank Century yang banyak mengaitkannya dengan kemenangan spektakuler Partai Demokrat dan SBY menuju kursi RI-1 pada 2009. Bahkan SMI juga konon mengetahui seluk beluk kekayaan beberapa tokoh utama KMP yang tidak sebanding dengan pajak yang mereka bayarkan sebagai hak negara. Belum lagi anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk beberapa kasus yang sesungguhnya tidak harus ditanggung dalam pos APBN.
Sri Mulyani adalah kekuatan sekaligus kelemahan koalisi SBY dalam SekBer, tetapi Jokowi dapat melihat ini tanpa beban karena tidak ada halangan bagi Jokowi untuk menjadikan SMI sebagai kartu As. Keberadaan SMI di Kabinet Indonesia Hebat ( nama kabinet tak resmi - pen ) sedikit banyak akan membuat KMP mati kutu.
Bambang Soesatyo dari Golkar sudah bersuara lantang menyuarakan penolakannya pada Sri Mulyani. Meski alasannya justru sama bahwa SMI terkait dengan kasus Century, namun yang perlu dicatat adalah ada apa dibalik kekhawatiran yang lantang dari seorang Bambang Soesatyo?
Syarat dari Sri
Seperti diberitakan beberapa media, bahwa Jokowi pernah berhubungan via telepon dengan Sri Mulyani. Begitu pula Jusuf Kalla yang sempat bertemu saat berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat, Agustus lalu. Pembicaraan via telepon dan pertemuan JK bisa saja hanya silaturahmi dan membicarakan lain hal. Akan tetapi tidak sedikit yang mengamati akan segera menghubungkannya dengan posisi tertentu di pemerintahan yang sedang akan dibentuk.
Selain Wapres terpilih Jusuf Kalla, konon Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga berada di balik usulan nama Sri Mulyani. Seperti kita ketahui, meski selalu diremehkan, Megawati memiliki bakat luar biasa dalam memilih kekuatan barisan yang potensial dalam menjadi pemimpin penerus. Bukankah SBY, JK, SMI, Jokowi dll adalah bekas anak buah Mega yang dipilihnya sendiri?!. Kali ini, Mega menyarankan nama SMI selain untuk memperbaiki ekonomi versi Trisakti, juga sebagai kartu as bagi Jokowi sendiri.
Tetapi, bahkan seorang SMI juga bisa mengajukan syarat untuk keberadaannya di pemerintahan. Syarat yang diajukan oleh Sri Mulyani adalah bahwa ia tidak akan segera menjadi anggota kabinet karena masih terikat kontrak profesional dengan World Bank. Artinya untuk sementara ia akan menjadi dirijen melalui tutorial personal sembari menyelesaikan pekerjaannya di Bank Dunia.