Lihat ke Halaman Asli

Adi Bermasa

TERVERIFIKASI

mengamati dan mencermati

"Pejuang Sosial" Modern Harus Mampu Hasilkan Uang Atasi Kemiskinan

Diperbarui: 11 Agustus 2018   10:30

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

GURU BESAR Unand, Prof. DR. Helmi Syarifudin, menyampaikan pemaparan tentang problema kemiskinan di hadapan peserta penguatan lembaga kesejahteraan sosial di Sumbar. (DOK. PRIBADI)

PEKERJA sosial 'zaman now' harus mampu jadi pejuang dan pekerja keras yang menghasilkan uang untuk mengatasi problema kemiskinan yang masih banyak mendera rakyat di negeri ini. Penegasan tersebut dikemukakan Guru Besar Universitas Andalas (Unand), Prof. DR. Helmi Sarifudin, dalam acara Penguatan Kelembagaan Sosial Sumatra Barat, di Hotel Rocky Padang, 8-10 Agustus 2018.

Menurutnya, paradigma lembaga kesejahteraan sosial (LKS) sudah pantas diubah dari peminta dana ke pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Untuk itu, problema di tingkat bawah juga harus diubah, yang selama ini cenderung hanya menerima hasil bersih dari pemberian pihak lain.

"Meski tidak mudah merubah paradigma 'menerima bersih' itu, namun LKS harus punya program agar lembaganya mampu menghasilkan pendapatan untuk membiayai program mengatasi kemiskinan. LKS harus bertekad jadi mesin perubahan. Untuk itu, inovasi cara baru dalam mengatasi masalah kemiskinan perlu ditumbuhkan. LKS bekerja juga dapat duit. Tentu sumber daya di lingkungan LKS itu harus dipikirkan. Bahkan diperlukan kerja ada program unggulan," papar Helmi.

KETUA Umum LKKS Sumbar Hj. Nevi Irwan Prayitno didampingi Ketua LKKS Padang Hj. Harneli Bahar dalam acara penguatan kelembagaan sosial mengatasi kemiskinan. (DOK. PRIBADI)

Ditambahkannya, jika LKS mampu tampil sebagai mesin perubahan, maka dari LKS tersebut bisa muncul beragam solusi untuk membawa kesejahteraan bagi usaha sosial yang digelutinya.

"LKS sebaiknya juga membentuk wadah koperasi sebagai modal awal menumbuhkan wirausaha. Bisa berbentuk koperasi atau usaha jenis lain yang memungkinkan menghasilkan program produktif. Yang lebih penting lagi, LKS harus mampu jadi wirausahawan sosial. Bahkan, komunikasi sosial pantas ditumbuhkan untuk menimbulkan kepercayaan 'lembaga donor', seperti lembaga perzakatan, perkoperasian, dan lainnya. Tak kalah pentingnya adalah 'membangun aksi bersama'," terang Helmi.

KETUA Harian LKKS Sumbar, H. Parlagutan Nasution, menyampaikan pemikirannya. (DOK. PRIBADI)

Masukan yang dikemukakan Prof. Helmi di hadapan pekerja sosial utusan dari berbagai daerah di Sumatra Barat tersebut tampaknya menggugah mereka. Namun, program yang sudah digelontorkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo ke seluruh nagari dan desa di Sumatra Barat belum begitu memperlihatkan hasil nyata, terutama dalam menumbuhkembangkan badan usaha milik nagari (BUMNAG). Oleh karena itu, sangat diharapkan LKS mampu meyakinkan pemerintahan nagari bisa mengelola dana untuk kesejahteraan warga miskin yang ada di nagari itu sendiri.

Dari banyak nagari di Sumatra Barat, sejauh ini belum begitu terekpose keberhasilan Bumnag dalam mengatasi problema kemiskinan tersebut. Hal itu juga dipicu oleh berbagai problema yang masih dalam tahapan penyempurnaan persyaratan yang perlu disiapkan.

Dalam pertemuan itu menguat harapan agar LKS di Sumatra Barat mampu menjadikan dirinya sebagai mesin perubahan sosial dalam mengatasi beragam problema kemiskinan yang masih ada di daerah ini. *

DI antara usahawan muda yang hadir dan terbilang sukses berwirawasta mengatasi kemiskinan, Edi Suwandi dan Hafes Renaldo. (DOK. PRIBADI)

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline