Lihat ke Halaman Asli

Adi Bermasa

TERVERIFIKASI

mengamati dan mencermati

Masih Ada Nagari Belum 'Merdeka' di Sumbar

Diperbarui: 24 Agustus 2017   16:33

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

WALINAGARI Garabakdata, Pardinal, menelusuri jalan yang becek di perbatasan Jorong Sabiaaia dan Nagari Batubajanjang. Kendaran roda empat baru bisa dicapai hingga daerah tersebut. (FOTO. REPRO KORAN PADANG)

GARABAKDATA, seperti diakui sendiri oleh walinagarinya, Pardinal, masih belum 'merdeka'. Otomatis nagari tersebut masih terisolir. Angkutan terkenal di nagari itu adalah kuda beban.

Nagari Garabakdata masuk Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solok. Lokasinya berada di pedalaman perbukitan rimba raya yang masih 'perawan'.

Problema nagari belum merdeka itu sudah lama nyaring terdengar di Sumatra Barat. Bahkan, Gubernur Irwan Prayitno sudah berhasil 'menaklukkan' negeri itu dengan sepeda motor trabasnya.

Penyebab utama Garabakdata terisolir, sehingga dikatakan belum merdeka, adalah akses jalan yang sangat memprihatinkan. Jika jalan raya di nagari itu sudah 'rancak', berarti daerah otomatis sudah merdeka.

Sangat disayangkan, Walinagari Garabakdata dalam eksposenya di KORAN PADANG, edisi Rabu (23/8/2017), tidak menjelaskan jalan memprihatinkan itu level nagari, kecamatan, kabupaten, atau provinsi.

Kalau jalan itu jalan kabupaten, tidak mungkin terlewatkan oleh bupati. Pasti dibangun secara bertahap. Apalagi kalau jalan provinsi, dipastikan sudah lama 'rancak'-nya.

Namun jika memang jalan tersebut berkategori jalan kabupaten, sangat disayangkan kenapa bisa seperti itu. Kenapa tidak jadi perhatian oleh pihak pemerintahan yang berkantor di Arosuka? 

Kalau jalan 'kubangan kerbau' di Garabakdata itu ternyata statusnya masih jalan nagari, tidak pantas pula pemimpinnya menyebut nagarinya belum 'merdeka'. Bahkan, sangat diharapkan 'Pak Wali' punya inisiatif maksimal membangun permanen jalan 'kubangan kerbau' itu dengan memanfaatkan dana desa yang cukup besar saat ini. 

Walinagari bersama perangkat dan Badan Musyawarah (Bamus) menjadikan program utama membangun jalan tersebut. Bisa dengan memanfaatkan tenaga Babinsa TNI dan Babinkamtibmas Polri untuk mengkoordinir gotongroyong tahap demi tahap membangun jalan tersebut.

Kalau ternyata jalan itu sudah jadi pengawasan kabupaten, alangkah baiknya dijadikan sasaran manunggal atau bhakti TNI membangun desa.

Di masa sekarang sebenarnya tidak ada yang perlu dirisaukan. Yang penting adalah kerja terarah dan terjadwal. Sebaliknya, jika kawasan masih tertinggal, pertanda aparatnya tidak peka dengan problema daerahnya.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline