Masyarakat Sumatra Barat menentang seluruh kegiatan dan segala macam aktivitas berbau komunis yang dilakukan mantan tahanan politik (tapol) dan keluarga eks-PKI.
Mereka, kalangan yang ingin menghidupkan lagi komunis di Indonesia, muncul dengan gerakan berupa diskusi, seminar, simposium, yang mendiskreditkan dan menuntut pemerintah atau Presiden RI untuk meminta maaf, melakukan rehabilitasi, dan memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan koban tragedi 1965. Padahal kenyataannya, aktifitas mereka banyak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula dengan makin banyaknya beredar lambang PKI (palu arit) dalam bentuk atribut, pamflet, baliho, kaos, dan pin, yang mulai memicu konflik horizontal dalam masyarakat.
Agar ketenangan kehidupan bermasyarakat terpelihara dan tidak terjadinya berbagai potensi konflik, serta untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat Sumatra Barat menyampaikan pernyataan sikapnya. Berikut pernyataan sikap yang disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diadakan di halaman Kantor Gubernur Sumatra Barat, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang, Jumat, 21 Mei 2016.
"Kami masyarakat Sumatra Barat dengan dilandasi falsafah Minangkabau 'Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adaik Mamakai (ABS-SBK-SMAM)' dengan ini menyampaikan pernyataan sikapa sebagai berikut:
1. MENOLAK Pemerintah RI untuk menyampaikan permintaan maaf, memberikan rehabilitasi dan kompensasi terhadap mantan tapol/keluarga eks PKI di tahun 1965.
2. MENOLAK rencana investigasi dan pembongkaran kuburan massal keluarga PKI tahun 1965 hanya berdasarkan laporan seorang Bedjo Untung (Ketua YPKP '65/'66). Disebutkan kuburan massal itu di Indonesia ada 122 lokasi, di antaranya 21 lokasi terdapat di Sumatra Barat. Kami masyarakat Sumatra Barat tidak dapat mempercayainya.
3. MENOLAK tragedi tahun 1965 terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah yang mengakibatkan hanya korban dari kalangan keluarga PKI saja. Tragedi tahun 1965 tidak terlepas dari perbuatan pemberontakan PKI sebelumnya tahun 1948 di Madiun, pembunuhan tokoh-tokoh dan ulama Sumatra Barat pasca-peristiwa PRRI. Jalan terbaik adalah tidak lagi mengungkapkan tragedi masa lalu yang hanya menimbulkan persoalan baru yang tidak kalah peliknya.
4. MENDUKUNG sepenuhnya aparat keamanan (Polri dan TNI) yang telah bertindak tegas dan cepat menyita atribut-atribut dengan logo PKI. Tindakan tersebut sesuai dengan ketetapan MPRS Nomor 25/1966, UU Nomor 27 Tahun 1999 dan Tap MPR RI Nomor 1 tahun 2003.
Kami juga tidak sependapat dengan pernyataan dari beberapa pihak (pejabat, pakar, LSM) yang menyatakan maraknya beredar atibut PKI merupakan keisengan, kreatifitas, kebebasan berkreasi, dan kebebasan berdemokrasi.
5. MENGUSULKAN kepada pemerintah dalam kurikulum pendidikan juga dilengkapi dengan bahaya laten komunis di seluruh jenjang pendidikan, termasuk di lingkungan TNI/Polri serta pendidikan di Lemhanas.
Pernyataan sikap masyarakat Sumatra Barat itu dibacakan Ketua Ormas Gerakan Bela Negara (GBN) Sumatra Barat, H. Bachtiar Kahar Dt. Barbangso, dalam Upacara Hari Kebangkitan Nasional dengan Inspektur Upacara, Gubernur Irwan Prayitno.