Dalam hitungan hari, Indonesia akan memasuki babak baru dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Momentum ini menjadi perhatian besar, bukan hanya karena perubahan pemerintahan, tetapi juga karena ekspektasi tinggi terhadap bagaimana transisi ini akan berjalan.
Akankah pemerintahan baru mampu melanjutkan pencapaian Jokowi-Ma'ruf sekaligus membawa pembaruan yang dijanjikan?
Prabowo, dengan langkah strategisnya, telah membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk memastikan proses transisi berjalan mulus.
Langkah ini penting secara administratif dan memberikan pesan politik yang kuat: Prabowo siap bekerja sejak hari pertama setelah dilantik.
Menurut laporan Kompas.com (01/06/2024), tim ini dibentuk dengan tujuan menyelaraskan program-program baru Prabowo dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Program-program prioritas Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur, diharapkan tetap berlanjut dan mendapat dukungan penuh dari kabinet baru.
Tantangan Sinkronisasi Kebijakan: Melanjutkan atau Merevisi?
Meskipun ada kesepakatan untuk menjaga kelanjutan proyek-proyek besar, pertanyaan utamanya adalah bagaimana Prabowo akan menyeimbangkan visi politiknya dengan warisan kebijakan Jokowi.
Kebijakan Indonesia Maju, yang menekankan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, menjadi inti dari pencapaian pemerintahan Jokowi.
Di sisi lain, Prabowo datang dengan janji besar soal kemandirian pangan dan peningkatan pertahanan nasional, yang mungkin menuntut alokasi anggaran dan perhatian lebih besar.