Apakah pemerintahan Indonesia akan bertransformasi menjadi lebih profesional dan efisien?
Ini bukan hanya pertanyaan retoris, melainkan isu nyata yang dihadapi saat ini dengan gagasan zaken kabinet yang diusung oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Konsep ini, yang berasal dari Belanda, mengusulkan kabinet yang terdiri dari para ahli, bukan politisi.
Sementara gagasan ini memunculkan harapan baru, tantangan besar menanti dalam upaya penerapannya di Indonesia yang penuh dengan dinamika politik.
Apa Itu Zaken Kabinet?
Istilah "zaken kabinet" berasal dari bahasa Belanda yang berarti "kabinet urusan" atau "kabinet pekerjaan."
Konsep ini menekankan pemilihan anggota kabinet berdasarkan keahlian profesional, bukan afiliasi politik.
Negara-negara seperti Belanda dan Jerman telah menerapkan model ini untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan efisien.
Di Indonesia, sistem pemerintahan sering kali didominasi oleh kepentingan politik, dengan posisi menteri sering kali menjadi "jatah politik" bagi partai-partai koalisi.
Visi Prabowo dan Zaken Kabinet
Prabowo Subianto, presiden terpilih, mengusulkan zaken kabinet sebagai bagian dari visinya untuk pemerintahan mendatang.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Prabowo berkomitmen untuk mengisi kabinet dengan individu-individu yang benar-benar ahli di bidangnya.
Walaupun partai koalisi akan diberi kesempatan untuk mengajukan calon, kompetensi profesional akan menjadi prioritas utama.