(Oleh: Adi Saputra)
Berawal dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga periode pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bahkan tidak hanya sampai disitu, PPKM darurat pun di berlakukan hingga memiliki level 1, 2, 3, dan level 4.
Hal tersebut tentunya memiliki dampak terhadap negeri ini, hal ini akan memicu potensi ekonomi salah satunya yaitu bertambahnya jumlah pengangguran. Banyak perusahaan yang mungkin tidak sanggup lagi, karena sudah PPKM darurat dan dia juga harus menutup tempat usahanya.
Keputusan pahit yang akan dilakukan adalah pengurangan jumlah karyawan. Rekrutmen yang sudah mulai di lakukan pun, bisa jadi dibatalkan. Itu efek yang mungkin akan terjadi kepada tenaga kerja.
Selain itu, masyarakat di kelas bawah juga akan semakin tertekan, pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima dan sejenisnya juga merasakan dampak dari PPKM yang semangkin hari semangkin bervarian dan selalu di perpanjang terlebih masyarakat Indonesia yang mengandalkan penghasilan harian sudah tidak bisa lagi bertahan.
Baru-baru ini juga sempat viral seorang layanan service HP turun kejalanan dengan membawa karton bertuliskan "Menerima Service HP, Saya Lapar" bukan hanya itu, namun juga ada video viral pedagang di Simpang Ampel Surabaya mengibarkan bendera Putih di karenakan PPKM menyebabkan omzetnya menurun. Dari dua hal ini bisa kita katakana bahwa masyarakat kita sudah menyerah dan tidak tahan lagi akan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19.
Selain itu juga ada kekacauan yang terjadi seperti perselisihan masyarakat terhadap petugas satuan gugus tugas Covid ketika menegur masyarakat hingga terjadinya kekerasan seperti yang baru saja terjadi di Kabupaten Gowa.
Datangnya Covid-19 di negeri ini bagaikan malapetaka, masalah silih berganti mulai dari kasus penggelapan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid hingga aturan-aturan pemerintah yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat. Tentunya dari permasalahan-permasalahan yang terjadi kita mengkhawatirkan akan memicu terjadinya pemberontakan di tengah masyarakat di karenakan tidak tahan lagi dengan kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19.
Akan lebih khawatir lagi adanya gelombang kemiskinan yang meningkat, kemudian tidak akan menutup kemungkinan banyak yang jatuh kelaparan. Jaminan sosial juga kita sangat kecil, relokasi anggaran untuk kebutuhan jaminan sosial harus ditambah, bukan hanya kebutuhan di sektor kesehatan namun juga harus dorong relokasi anggaran yang ekstrem untuk perlindungan sosial.
Kalau kita buka kembali lembar sejarah Indonesia pada tahun 1998, sejarah kelam bagi bangsa ini yang dimana kekacauan seperti pemberontakan terjadi dimana-mana yang salahsatu penyebab utamanya sebabkan oleh krisinya ekonomi. Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat Indonesia dan pemerintah perlu mengkhawatirkan dampak PPKM bisa menurunkan ekonomi sehingga masyarakat memberontak dan terjadi kembali tragedi 1998.
Maka dari itu kita sebagai masyarakat yang beragama dan beradat, berbudaya harus melek dan sadar untuk tetap menjaga keutuhan juga stabilitas bangsa jangan sampai terjadi kembali seperti masa kelam bangsa kita di tahun 1998. Selain itu pemerintah perlu mempertebal jaring pengaman sosial kepada masyarakat, untuk memastikan masyarakat tetap bisa bertahan selama masa PPKM darurat dan seterusnya.