[caption id="attachment_384810" align="aligncenter" width="560" caption="Aktivis perempuan Kobar berdemonstrasi turunkan Jokowi di depan gedung MPR-DPR RI pada Rabu (20/5), Jakarta. "][/caption]
Jakarta,- Tepat di hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2015, sekelompok masyarakat Kobar (Komando Barisan Rakyat) melakukan demonstrasi menuntut Presiden Jokowi Dodo turun dari jabatanya. Alsannya tak lain karena Pak Jokowi dianggap tidak jujur. Menurut Afrizal Efendi, selaku koordinator lapangan Kobar, Jokowi telah melakukan pembohongan dengan menghilangkan satu kata dari nama panjang ayahnya yakni Wijiatno Noto Mihardjo menjadi Noto Mihardjo. Penghilangan kata itu dilakukan saat pendaftaran diri ke Komisi Pemilihan Umum untuk calon presiden.
Komunitas bermoto “Berjuang untuk rakyat, berpikir untuk rakyat, demi kesejahteraan rakyat” ini melihat, rupanya ada ketidakjujuran Jokowi yang sebenarnya hal sepele.
“Kenapa di buku nikahnya Jokowi tercantum nama bapaknya Wijiatno Noto Mihardjo, tapi di KPU nama bapaknya adalah Noto Mihardjo. Ia telah melakukan pembohongan, ia harus jujur pada rakyat dari awal, bahwa mengapa ia tidak menggunakan nama Wijiatno,” ujarnya, di depan DPR RI, Selasa (20/05).
Disamping itu, Organisasi gerakan dengan anggotanya berjumlah 1,200,000 orang ini mempersoalkan masalah yang lebih penting, bahwa Jokowi membuat ketidakstabilan harga bahan pokok dengan harga bahan bakar minyak yang tidak menentu. Seperti diketahui sebelumnya, harga premium sempat naik kemudian turun dan dinaikan lagi. Hal tersebut dinilai menggangu ketentuan dasar harga bahan pokok.
“Saya turun langsung ke pasar dan mengkroscek sejauhmana tingkat daya beli masyarakat secara fluktuatif, bahwa saat ini mengalami penurunan sebesar 8 persen. Hal utama penyebab ini adalah harga bbm yang tidak menentu,” kata Afrizal.
Bersamaan dengan itu, Ratna Sarumpaet yang ikut hadir di kerumunan para demonstran mengujarkan, Jokowi tidak tahu persoalan dalam berbagai masalah krusial bangsa. Jokowi dinilai hanya melihat isunya saja namun tidak mengetahui dasar persoalan.
“Undang-undang dasar kita menjegal semua kebijakan, karena dia harus berbenturan dengan UUD yang memang sudah sangat liberal, yang tidak bisa merakyat. Ini sangat bersebrangan dengan Trisakti dan Nawacita, sedangkan Jokowi bercita-cita Nawacita,” ujarn Ratna, yang dikenal sebagai aktivis dan seniman Indonesia.