Hingar bingar pilkada serentak 2017 semakin terasa, saat ini sudah muncul bakal calon yang digadang-gadang akan diusung pada pilkada nanti. Salah satu daerah yang akan mengadakan pilkada tahun depan adalah propinsi DKI Jakarta yang menyita perhatian masyarakat. Calon-calon yang akan bertarung adalah Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal Ahok sebagai pertahana, Yusril Ihza Mahendra, lalu ada Sandiaga Uno. Sementara nama-nama lain juga meramaikan bursa calon seperti Djarot Saiful Hidayat, Tri Risma Harini.
Saat ini selain kapabilitas yang diperhatikan, elektabilitas dan kepopuleran individu juga diperhitungkan sebelum diusung sebagai calon petarung di pilkada atau pemilu presiden. Seperti Presiden Jokowi pada saat Pemilu Presiden yang memiliki elektabilitas dan kepopuleran yang tinggi. Ada juga Gubernur DKI Jakarta saat ini Basuki Tjahaja Purnama yang juga memiliki memiliki elektabilitas dan kepopuleran yang tinggi. Elektabilitas dan kepopuleran calon kepala daerah dapat terbentuk karena prestasi dan hasil kerja nyata dari daerah yang sudah ia pimpin, seperti Gubernur DKI Jakarta Ahok, Walikota Bandung Ridwan kamil, serta Walikota Surabaya Tri Risma Harini. Namun, bagaimana cara meningkatkan elektabilitas dan kepopuleran jika calon bukan seorang incumbent atau pertahana?
Salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas dan kepopuleran seorang calon adalah dengan menggelar kampanye pada waktu yang telah ditentukan. Kampanye merupakan salah satu bagian dari pesan politik pada komunikasi politik. Menurut Almond dan Powell mendefinisikan Komunikasi Politik sebagai fungsi politik bersama-sama fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekruitmen yang terdapat di dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan prasyarat (prerequisite) bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lain. Saat ini kampanye dapat dilakukan dengan cara konvensional seperti menggelar kampanye langsung di lapangan, atau kampanye melalui media sosial atau memasang iklan di media massa.
Efek kampanye melalui media sosial dan media massa televisi saat ini lebih dominan dirasakan. Hal ini dapat dilihat pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu, dimana media sosial dipenuhi banyak dukungan pada masing-masing calon oleh para pendukungnya. Namun selain berisi dukungan, terdapat banyak sekali postingan-postingan berbau “hates speech” atau kalimat kebencian yang ditujukan kepada masing-masing calon. Ada juga perang komentar antara pendukung di beberapa media sosial, hal ini sangat disayangkan karena rentan timbulkan perpecahan yang lebih lanjut. Situasi tersebut tidak lepas disebabkan oleh banyaknya kampanye hitam yang disebar di media sosial. Kampanye hitam sudah jelas-jelas dilarang karena dapat merugikan pasangan calon. Apakah pada saat Pilkada nanti khususnya Pilkada DKI akan terjadi lagi situasi seperti ini?
Pada saat ini sudah mulai terlihat munculnya "haters" kepada salah satu bakal calon gubernur yang merupakan pertahana yaitu Ahok. Haters yang menyerang Ahok ini kebanyakan mengkritik cara pemerintahan Ahok yang terkesan keras, tetapi ada juga mengkritik menjurus ke berbau SARA. Namun, menurut saya jika calon lebih dari 2 kandidat pasangan maka kemungkinan "hates speech" antara pendukung tidak sebanyak dan separah Pilpres 2014 lalu, karena suara masyarakat akan terpecah dan terbagi-bagi.
Potensi kecurangan pada kampanye pemilu akan terus ada, bukan hanya di pilkada DKI namun di seluruh daerah indonesia yang akan melakukan pemilihan serentak pada tahun 2017 nanti. Masyarakat dituntut untuk bijak dalam menanggapi isu-isu sensitif seputar Pilkada ini karena dapat menyebabkan disintegrasi dalam masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat harus memilih pemimpin daerahnya bukan hanya berdasarkan popularitas belaka, tetapi juga berdasarkan kualitas dan kuantitas pasangan calon tersebut.
Sumber :
1 (diakses pada: 03 September 2016, 21.30 WIB)
2 (diakses pada: 03 September 2016, 19.45 WIB)
Nama/NIM : M. Adhitsatya Wijaya / 07031181520043
Jurusan : Ilmu Komunikasi A Inderalaya