Nama: Adelta Sakina
NIM: 07041182227012
Dosen Pengampuh : Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua adalah sekelompok orang yang menggunakan senjata untuk melakukan kegiatan ilegal dan kekerasan di wilayah Papua, Indonesia. Mereka biasanya terdiri dari anggota yang bersenjata dan melakukan serangan terhadap aparat keamanan, bangunan, infrasstruktur, serta warga sipil yang mereka anggap sebagai musuh atau penghalang bagi tujuan mereka.
Kelompok-kelompok kriminal bersenjata di Papua diketahui terlibat dalam aktivitas seperti pemerasan, perampokan, penjualan senjata ilegal, dan produksi narkoba. Beberapa kelompok juga memiliki tujuan politik yang berkaitan dengan gerakan separatis Papua.
Tindakan kelompok bersenjata ini telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidakamanan bagi masyarakat Papua dan para pelaku pembangunan di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menangani masalah ini dengan berbagai cara, termasuk melalui upaya penegakan hukum dan dialog dengan kelompok-kelompok yang bersedia untuk damai.
Namun, hingga saat ini konflik belum juga terselesaikan karena adanya kelompok-kelompok yang mengaku sebagai pejuang kemerdekaan Papua yang beroperasi di seluruh wilayah Papua. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah pusat telah mengambil tindakan pengamanan, sehingga sering terjadi bentrok antara TNI/POLRI dengan faksi kemerdekaan papua, sehingga menimbulkan situasi konflik di Papua.
Latar belakang berdirinya organisasi ini adalah untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya disebut sebagai Irian Jaya niat awal mereka adalah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan struktur, seperti politik kolonialisme, ekonomi dan kesejahteraan, serta pelanggaran hal-hak asasi terhadapat masyarakat Papua. Kekerasan budaya, seperti ideologis dan nasionalisme, diskriminasi, rasisme dan sosio kultural. Kekerasan langsung yaitu kelompok kriminal bersenjata seringkali melakukan penyerangan yang kerap memakan korban jiwa.
Peran Pemerintah sangat diperlukan disini, harapannya agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat yang ada di Papua karena masyarakat disana butuh perhatian khusus, serta mulailah membangun kembali dialog dengan masyarakat agar tidak terjadi kegagalan dialog dan kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah. Meskipun pemerintah sudah berupaya menangani masalah tersebut dengan pendekatan soft approach disertai cara pendekatan kolaborasi dan holistik yang mampu mensyaratkan kerja sama, interaksi, dan kesepakatan bersama. Tetapi seperti yang kita ketahui konflik KKB di Papua belum bisa di atasi.
Referensi