Lihat ke Halaman Asli

ADELIA CHRISANTA

Mahasiswa Magister of Management and Business, IPB University

Etika dalam Bisnis International: Menghadapi Tantangan Global untuk Membangun Kepercayaan dan Keberlanjutan

Diperbarui: 14 November 2024   15:44

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

AI-generated image ethics in international business. Retrieved from https://openart.ai/create.

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, bisnis internasional berkembang dengan pesat, menciptakan lanskap yang lebih kompleks dan dinamis, terutama bagi perusahaan multinasional. Di tengah arus globalisasi, perusahaan tidak hanya diharapkan untuk berfokus pada keuntungan, tetapi juga untuk memperhatikan aspek etika yang berperan penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis (Suhartini, 2023). Etika bisnis internasional mencakup prinsip-prinsip yang mendasari perilaku korporasi saat beroperasi di berbagai negara dengan latar budaya dan sistem regulasi yang beragam. Ini melibatkan tanggung jawab sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan pelaksanaan praktik bisnis yang adil (Manilet, 2023). Dengan meningkatnya kesadaran publik akan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis, etika dalam bisnis internasional telah menjadi pilar utama bagi perusahaan yang ingin membangun dan mempertahankan reputasi serta mendapatkan kepercayaan masyarakat (Rahmah, 2024).

Prinsip-Prinsip Etika dalam Bisnis Internasional

Prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis internasional meliputi kejujuran, transparansi, keadilan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip ini lebih mungkin untuk mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan serta masyarakat (Nashichin, 2024). Sebagai contoh, di beberapa negara, perusahaan yang transparan dan adil dalam operasionalnya dilihat sebagai kontributor bagi kesejahteraan masyarakat (Suhartini, 2023). Manilet (2023) berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini tidak hanya penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, tetapi juga dapat mendukung stabilitas sosial melalui praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

Selain itu, etika bisnis internasional juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dan masyarakat setempat, khususnya di negara-negara berkembang yang sering kali memiliki standar perlindungan pekerja yang berbeda (Rahmah, 2024). Dengan mematuhi standar ini, perusahaan dapat mendukung hak-hak dasar pekerja dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil, yang pada gilirannya menciptakan citra perusahaan yang positif dan terpercaya di mata publik global.

Tantangan Budaya dalam Penerapan Etika Bisnis Internasional

Budaya berperan signifikan dalam menentukan pandangan masyarakat terhadap tindakan yang dianggap etis atau tidak. Misalnya, di beberapa negara Asia, memberikan hadiah kepada pejabat publik dianggap sebagai bagian dari budaya penghormatan, sementara di negara-negara Barat hal ini dapat dipandang sebagai tindakan yang mengarah pada korupsi (Nashichin, 2024). Perbedaan persepsi ini memunculkan tantangan tersendiri bagi perusahaan multinasional yang harus menyesuaikan praktik mereka dengan norma-norma lokal. Pemahaman yang baik akan budaya lokal dianggap esensial dalam menghindari konflik etika serta mencegah dampak hukum negatif terhadap perusahaan (Manilet, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu beradaptasi dan menghargai budaya lokal cenderung berhasil membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lokal, sehingga mampu mengurangi potensi gesekan sosial (Rahmah, 2024). Sebaliknya, perusahaan yang kurang sensitif terhadap budaya setempat sering kali mengalami konflik dengan komunitas lokal, yang dapat berujung pada kehilangan pangsa pasar dan reputasi di negara tersebut (Suhartini, 2023).

Peran Regulasi dalam Menjaga Etika Bisnis Internasional

Perbedaan regulasi di berbagai negara juga menjadi tantangan bagi perusahaan dalam menjaga standar etika. Negara-negara maju, seperti di Uni Eropa, umumnya memiliki regulasi yang ketat terkait lingkungan, keselamatan kerja, dan hak asasi manusia, yang mengharuskan perusahaan untuk mematuhi standar yang lebih tinggi (Manilet, 2023). Sebaliknya, di negara-negara berkembang, regulasi sering kali lebih longgar, yang membuka peluang bagi perusahaan untuk menekan biaya operasional, meskipun tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi mereka di jangka panjang (Rahmah, 2024).

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline