Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) Dahlan Iskan mengusulkan agar listrik untuk masyarakat miskin digratiskan, sedangkan untuk yang lain disesuaikan tarifnya dengan harga pasar. [Kompas]
wacana listrik gratis oleh Dirut PLN kali ini, masih memperoleh penolakan. bahwa listrik gratis itu tidak mungkin dan beragam kepentingan politik lainnya. bisa jadi Dirut PLN sedang salah, harusnya memang listrik gratis bisa diberikan kepada seluruh rakyat negeri ini, tak peduli kaya maupun miskin. bahkan bisa diperluas menjadi bahan bakar gratis untuk kepentingan memasak. dan itu mungkin, bukan sekedar fatamorgana. hanya tinggal menantikan kesatuan gerak politisi negeri ini untuk mulai memerdekakan negeri ini kembali.
dengan total cadangan gas alam sebesar 182,5 trillion cubic feet (TCF), terdiri dari 94,78 TCF cadangan terbukti, dan 87,73 TCF potensial, masih dapat diproduksi dalam jangka waktu 64 tahun. bahwa kemudian Meneg ESDM mengatakan cadangan hanya bisa untuk 59 tahun, ini hanya soal asumsi dan basis peramalannya saja. gambaran selengkapnya bisa dilihat disini. namun kemudian, sumber-sumber energi tersebut jauh lebih besar untuk pemenuhan energi dunia, dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
salah urus Permina ataupun Pertamina, merupakan awal bencana energi negeri ini. kegagalan untuk transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada fase tersebut, menjadikan kemudian Pertamina masih belum memiliki kekuatan untuk memproduksi sendiri bahan bakar kualitas terbaik. dan memang, dibalik hal tersebut, terdapat politik penghisapan yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan negara utara lainnya, yang terus mencengkeram negeri ini agar menyediakan kebutuhan energi mereka.
di luar kondisi tersebut, negeri ini sebenarnya telah pernah mengalami fase dimana komunitas di sekitar kawasan pengolahan gas alam, memperoleh aliran LPG secara gratis. dan beberapa kota bahkan pernah menerapkan distribusi gas alam langsung ke rumah-rumah, dengan menggunakan meteran. namun kemudian, perlahan menghilang, karena tidak adanya komitmen kebijakan dan tekanan politik penghisapan. satu jawaban terhadap kebutuhan bahan bakar dapur, harusnya terjawab di negeri ini.
beralih pada listrik gratis. mengapa ini sangat mungkin di negeri ini? beberapa kabupaten dan provinsi di negeri ini, berulang kali memprogramkan untuk memberikan panel surya secara gratis kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari kota. sayangnya, program ini tak pernah terprogram dengan matang, sehingga kemudian, panel-panel surya tersebut hanya menempel di atap rumah, sebagian bahkan dijual kembali dengan harga murah. bila saja kemudian pemerintah memprogramkannya dengan sebelumnya memperkuat kelembagaan kampung, menyiapkan kemampuan teknologi bagi pengelola, serta tidak dibagi pada setiap rumah, namun dikolektifkan, maka listrik gratis akan terus mengalir di wilayah kampung-kampung tersebut.
ESDM menyebutkan Indonesia mempunyai potensi panas bumi sebesar 27 giga watt (GW), tenaga air sebesar 75.67 GW, biomass sebesar 49.81 GW, tenaga angin sebesar 9.29 GW. Belum lagi sumber daya panas matahari yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia karena beriklim tropis. artinya kemudian, bila saja kebijakan energi di negeri ini mulai mengarah pada energi terbaharukan, menjadikan energi listrik gratis bagi rumah tangga adalah sangat mungkin. potensi yang belum termanfaatkan tersebut, harus didukung oleh kebijakan pendidikan yang juga mengarahkan pada pembelajaran energi terbaharukan, hingga mempersiapkan kelembagaan skala mikro untuk melakukan pengelolaan energi, bisa pada level kampung ataupun pada level kecamatan.
bagaimana kemudian mengenai biaya pengelolaan. ini yang kemudian dapat disubsidi dari hasil mineral lain, yang selama ini terus dikeruk, dan juga dapat diperoleh dengan pengembangan industri hilir produk-produk kebun rakyat, semisal produk makanan hingga produk kerajinan, yang berbahan baku dari kawasan kampung dan dikerjakan oleh komunitas kampung. potensi ekonomi dari industri hilir produk kebun rakyat, hingga saat ini masih belum tergali, bahkan cenderung dimatikan, dengan dibukanya keran impor produk-produk asing (substitusi) yang mematikan produksi di tingkat lokal.
lihatlah rencana strategis Kementerian ESDM, yang sama sekali tidak berbicara tentang energi terbaharukan pada bagian pendahuluannya, bahkan hingga pada bagian misi. dan dalam pokok kebijakan energi, nuklir ditempatkan sebagai energi terbaharukan. ini menunjukkan bahwa negeri ini masih sangat jauh dari memimpikan energi gratis bagi rakyat dengan menggunakan energi terbaharukan. kebijakan energi bahkan masih menempatkan energi fosil sebagai prioritas utama, sementara energi terbaharukan menjadi minor, dan ini pun bisa dilihat pada struktur kementerian ESDM saat ini.
listrik gratis harusnya bukan sekedar wacana. negeri ini harus segera melakukan re-install terhadap sistem pengelolaan energi. merujuk kembali pada konstitusi negeri ini, yang menempatkan aset-aset alam bagi kesejahteraan rakyat, hingga kemudian melakukan re-posisi birokrasi yang berfungsi sebagai pelayan, serta membangun ruang komunikasi efektif dengan komunitas yang selama ini terpinggirkan dari proses-proses berjalannya negeri ini.
sebagaimana telah dipublikasi juga di blog personal: http://timpakul.web.id