Pancasila merupakan ideologi bangsa indonesia yang telah ditetapkan sejak tahun 1945 silam. Pancasila sebagai dasar negara tentunya sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Asal usul Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari berbagai faktor dan nilai nilai yang terkandung dalam bangsa Indonesia yang kemudian ditinjau dari pandangan hidup bangsa indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Namun dalam kenyataanya, masih banyak terdapat kecacatan dalam pemenuhan nilai nilai pancasila dalam praktik kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Masih banyaknya ancaman ancaman yang dapat melemahkan makna dari nilai pancasila tersebut, hal yang sangat disoroti ialah mengenai belum sempurna nya pemenuhan dalam pancasila poin ke lima, yaitu KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
Ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada didalam dasar negara Indonesia, yang dimana sudah bahwasanya nilai itu merujuk kepada kesetaraan, keadilan sosial, dan kebersamaan dalam masyarakat. Ketimpangan yang serius dapat membahayakan keharmonisan dan persatuan masyarakat. Selain itu, ketimpangan tersebut bertolak belakang dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila yang menuntut pembagian sumber daya dan kesempatan yang adil. Kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur telah menciptakan banyak hal yang merugikan bagi masyarakat. Ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini mencakup banyak hal seperti pendidikan yang kurang merata, kesenjangan dalam akses kesehatan dan pelayanan medis, serta ketimpangan lapangan kerja dan upah yang tidak adil. Infrastruktur yang tidak merata pun telah menjadi sekian faktor yang memperburuk kesenjangan antar daerah. Ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi ini menghambat potensi pembangunan sosial dan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi negara. Adapun faktor penyebab yang menjadi ketimpangan tersebut antara lain :
- Kondisi demografi yang memiliki perbedaan,
- Kondisi Pendidikan yang tidak merata,
- Kurangnya lapangan kerja, dan
- Perbedaan status sosial di masyarakat.
Lalu, Apakah kebijakan publik sudah merespon hal tersebut dengan baik ? Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah memang sudah berupaya mengimplementasikan beberapa kebijakan seperti :
- Program bantuan sosial yang ditargetkan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan.
- Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, dan
- Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
Meski demikian hal dan upaya yang sudah dilakukan pemerintah masih kurang tepat sasaran dan kurang optimal. Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi dikarnakan masih banyaknya oknum yang memanfaatkan bantuan tersebut dengan korupsi atau tidak bersikap transparansi dalam pelaksaannya sehingga sangat menghambat bahkan tidak efektif dan optimal ketika dilaksanakan. Oleh karnanya sangat perlu untuk memperkuat kebijakan-kebijakan yang sudah ada dengan :
- Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan serta mengevaluasi kembali data yang ada dengan data yang sebenarnya di masyarakat agar lebih akurat, efektif dan maksimal.
- Kebijakan redistribusi pendapatan lebih efektif dan tepat sasaran.
- Lalu, Pembangunan dalam infrastruktur dasar juga harus diperhatikan seperti jalan, jembatan,air bersih,listrik terutama di daerah memprihatinkan.
- Meningkatkan kualitas pendidikan diseluruh Indonesia untuk mendapatkan akses yang lebih baik dan meningkatkan peluang bagi perempuan dalam kehidupan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan gender.
- Selain itu, adanya mobilitas sosial dapat berpengaruh besar dalam memperkecil ketimpangan di Indonesia. Pergerakan individu dan kelompok antara posisi sosial ekonomi yang berbeda, dengan mobilitas sosial ini kita dapat mendistribusikan kepadatan penduduk secara merata, sehingga sistem hirarki yang ada atau stratifikasi sosial dapat dipatahkan.
Dengan adanya pergerakan mobilitas sosial ini tanpa kita sadari dapat membantu memeratakan ekonomi di Indonesia.
