Setelah terkunci di berbagai front, usaha Mahathir Mohammad menggenjot simpati internasional diperkirakan akan meningkat. Mantan PM Malaysia itu akan memanfaatkan laporan susulan yang diturunkan Wall Street Journal (WSJ) bahwa skandal 1MDB tengah diselidiki dengan serius oleh otoritas hukum di tujuh negara.
Terkait momentum tersebut, publik Malaysia pun merekam jejak Dr. M, panggilan Mahathir, yang kian sering melakukan wawancara dengan media luar negeri, mulai dari Indonesia, Australia, Inggris, hingga Singapura. Intinya tetap sama, Mahathir ingin menunjukkan bahwa aksi politik yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perjuangan menyelamatkan Malaysia dari kediktatoran dan politik uang rezim PM Najib Razak.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Anifah Aman telah memperingatkan bahwa langkah Mahathir menggulingkan PM Najib bisa menyebabkan ketidakstabilan dan keresahan sosial-politik di Malaysia yang bisa berakibat hengkangnya investor asing yang akan memperburuk keadaan, khususnya di bidang ekonomi. Jika melalui keresahan sosial dan krisis ekonomi inilah cara Mahathir menjatuhkan PM Najib, jelas sangat bertentangan dengan pernyataannya yang ingin membela kepentingan masyarakat Malaysia.
Lalu, sejauh mana dukungan internasional terhadap Mahathir?
Sebagaimana diketahui, beberapa negara besar yang punya ikatan diplomatik hingga bisnis yang intens dengan Malaysia, tidak menunjukkan ketertarikan atas aksi politik tersebut. Salah satunya Amerika Serikat (AS).
Walaupun WSJ adalah media yang berkantor di New York, secara hitung-hitungan politis, AS jelas akan lebih membela PM Najib daripada Mahathir. Di bawah PM Najib, Malaysia menjadi salah satu negara yang menandatangani perjanjian kerja sama perdagangan bebas Asia Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP).
Kebijakan ini tentu sangat dihargai oleh pemerintahan di bawah Presiden Obama. Jika AS telah melakukan proteksi terhadap pemerintah PM Najib, Inggris sebagai induk negara persemakmuran yang salah satu anggotanya adalah Malaysia tentu akan ikut memberikan jaminan proteksi.
Karena itu, publik Malaysia melihat Tun Mahathir akan menggunakan isu lain untuk mengguncang PM Najib di dunia internasional. Yang paling kentara adalah dukungan malu-malu dari pemerintahan PM Najib terhadap usulan penerapan hukum syariah bagi Muslim Malaysia. Apalagi, UMNO sebagai partai berkuasa sudah mulai menerima kedekatan Partai PAS, yang menjadi pengusung utama regulasi yang dikenal dengan RUU Hudud ini.
Melalui aspek inilah Mahathir ingin mengambil simpati masyarakat internasional. Menurut Mahathir, bila PM Najib sampai menyetujui hadirnya UU tersebut, masyarakat internasional akan kehilangan Malaysia sebagai bangsa Muslim moderat dan toleran seperti imaji yang pernah dibangunnya selama ia berkuasa.
Isu lain yang digunakan Mahathir adalah isu HAM terkait ingkarnya PM Najib untuk mencabut ISA. Di masa pemerintahan PM Najib, ISA kemudian diganti UU Pencegahan Terorisme (POTA). Dengan UU itu, pemerintah bisa menahan seseorang selama dua tahun tanpa pengadilan.
UU lain adalah penghasutan melawan pemerintah yang sah. Di bawah pemerintahan PM Najib, UU itu punya masa hukum penjara yang lebih lama, yakni 3-20 tahun.