Narasi komunikasi di tengah wabah perlu disampaikan secara tepat dan akurat. Dalam tulisan sebelumnya, Narasi Bencana Pandemi yang "Kepleset" Jadi Narasi Ancaman Kejahatan, saya menilai narasi kebencanaan yang beredar di tengah masyarakat masih compang-camping, serba abu-abu, bahkan inkonsisten.
Selain menyasar pada individu narasi bencana pandemi juga ditujukan kepada publik untuk membangun kewaspadaan dan solidaritas sosial.
Al-hamdulillah-nya, masyarakat di daerah, desa dan dusun memiliki wacana kesadaran untuk melindungi kehidupan sosial mereka. Warga masyarakat bergerak secara mandiri, swadaya melakukan langkah antisipasi, bergotong-royong saling menolong.
Modal sosial itu bukan sekali ini saja kita saksikan. Dalam hidup keseharian pun kita mengalami langsung kehidupan yang guyub rukun di antara sesama warga.
Pada sisi pandang ini pemerintah mestinya bersyukur dan berterima kasih. Rakyat sebagai "juragan" utama dan pemilik sah negara ini melakukan gerakan untuk melindungi diri mereka. Yang dibutuhkan, dan ini selalu ditunggu oleh rakyat, adalah sikap pengayoman dan perlindungan dari pemerintah atau pejabat terkait, melalui regulasi dan kebijakan yang jelas, efektif dan efisien.
Melalui sudut pandang kemandirian dan ketangguhan itu, saya menilai bangsa Indonesia khususnya rakyat kecil memiliki daya tahan survival yang luar biasa. Kita ini bukan hanya bangsa yang besar dengan beraneka ragam adat dan budaya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dihuni oleh manusia-manusia pilihan. Nenek moyang kita telah melahirkan peradaban kuno yang tergolong tua di bumi.
Seharusnya, pilihan untuk memotong gaji atau tidak, menyumbangkan penghasilan secara penuh atau setengahnya, menggalang dana melalui badan amil zakat dan sedekah bukan terutama berangkat dari penilaian bahwa warga miskin membutuhkan bantuan kita. Cara pandang ini mengidealkan sikap santun dan rendah hati.
Kalau pun tidak ada yang peduli dengan kesusahan hidup mereka, bahkan ketika Dana Desa terlambat hadir untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, kita menyaksikan warga desa bergerak secara kompak. Mereka menggalang inisiatif penyemprotan atau pembagian masker secara swadaya.
Jadi, siapa yang sesungguhnya perlu membantu dan dibantu? Cara pandangnya dibalik: kitalah yang perlu membantu mereka. Orang kaya membutuhkan kerelaan hati menolong saudaranya. Pihak yang memegang jabatan melindungi pihak yang telah membayar pajak. Pemerintah berkewajiban mengayomi, memastikan keamanan dan keselamatan, melindungi sandang pangan papan pihak yang selama ini menggaji dan memberi mereka fasilitas.
Tidak ada yang aneh ketika pemerintah berencana melakukan relokasi anggaran untuk melakukan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Tidak perlu dibesar-besarkan ketika Bupati dan Wakilnya menyerahkan gaji selama tiga bulan ke depan untuk membantu rakyat yang terdampak pandemi. Tidak perlu heran berlebihan manakala para pejabat tinggi merelakan gajinya dipotong. Itu semua sudah "seharusnya", atau paling tidak, "sudah sewajarnya".
Justru yang mengherankan adalah kita nggumun menyaksikan keputusan dan perilaku yang memang semestinya dan bahkan wajib dikerjakan itu.