Berdasarkan studi "Most Littered Nation In the World" yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. (Kompas.com)
Berbanding terbalik dengan komponen infrastruktur yang berada di urutan 34 di atas Jerman, Portugal, Selandia Baru, dan Korea Selatan, papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, di acara final Gramedia Reading Community Competition 2016 di Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta.
Masih menurut Anies, kenyataan itu menunjukkan masyarakat masih minim dalam memanfatkan infrastruktur yang tersedia. Indikator sukses tumbuhnya minat membaca tak selalu dilihat dari berapa banyak perpustakaan, buku dan mobil perpustakaan keliling.
Mencermati masih rendahnya minat membaca di masyarakat dan infrastruktur yang terbengkalai: terbengkalai perawatannya, terbengkalai pemanfaatannya, terbengkalai “nasib” dokumentasi naskahnya—mengingatkan kita pada Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin (PDSH). Sebagaimana gagasan pendirinya yang dikenal sebagai paus sastra, Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin bisa dijadikan rujukan atas keseriusan pemerintah merawat infrastruktur itu.
Ariany Isnamurti, Kepala Pelaksana Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, menuturkan rentang 2003-2007, masa Gubernur Sutiyoso memerintah, PDSH menerima dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan sebesar 500 juta rupiah. Giliran Fauzi Bowo memimpin DKI dana tersebut masih dipertahankan besaran jumlahnya. Namun pada 2010 anggaran turun drastis menjadi 165 juta rupiah lalu mencapai jumlah terendah 50 juta rupiah.
Setahun memimpin DKI Jakarta, Joko Widodo mengucurkan dana 1,2 miliar rupiah untuk PDSH pada 2013-2014. Anggaran itu lantas kembali menurun ketika Ahok menggantikan Jokowi.
Mengapa dana anggaran makin menyusut? Seperti dilansir beritajakarta.com (27/8/2016), Tinia Budiati, Kepala BPAD DKI Jakarta, menjelaskan anggaran untuk mengelola PDSH harus diserahkan oleh Yayasan pada pertengahan tahun. Sedangkan Yayasan baru menyerahkannya pada Desember sehingga pengajuan itu mengalami keterlambatan dan tidak bisa dianggarkan pada 2016 ini.
“Kekacauan” kerja sama antara pemerintah DKI Jakarta dengan Yayasan pengelola PDSH menjadi cermin “kekayaan infrastruktur” bersama dokumen dan arsip berharga di dalamnya belum menjadi sumber belajar yang menumbuhkan minat membaca di masyarakat.
Itulah kiranya mengapa Anies Baswedan kembali menegaskan untuk menumbuhkan minat membaca bukan semata program yang diperlukan, melainkan sebuah gerakan bersama (movement) yang efeknya lebih terasa dan mengena. Watak sebuah gerakan akan tidak selalu bergerak liner atau atas-bawah, sebagaimana watak hubungan antara pemerintah (pihak yang membantu) dan komunitas membaca (pihak yang dibantu). Belum lagi soal tata kelola birokrasi yang serba formal, rumit, dan njlimet—fakta birokrasi yang kadang membuat kawan-kawan pergerakan komunitas wegah terjebak di dalamnya.
Pemerintah cukup menyediakan regulasi untuk menciptakan atmosfer gerakan yang bisa menumbuhkan minat membaca. Tidak harus serba terstandarisasi seperti pemerintah menstandarkan tata kelola lembaga formal pendidikan. Keragaman sosial budaya yang tersebar di sudut-sudut terpencil bumi Nusantara merupakan modal utama yang tidak boleh layu gara-gara kebijakan pemerintah yang terkesan mengedepankan keseragaman standar pengelolaan.
Pembangunan infrastruktur untuk memancing minat membaca masyarakat seyogianya tumbuh mengakar dari bawah, datang dari inisiatif, gagasan, program bersama warga setempat, lalu diwujudkan melalui gerakan bersama—bukan dalam rangka berhias dengan formalisme komponen fisik gaya khas pemerintah.