Keadilan Di Ujung Tanduk : Penembakan Bos Rental Mobil Dan Hilangnya Kepercayaan Publik Terhadap Polri Serta TNI

Penembakan terhadap bos perusahaan rental mobil, yakni Ilyas Abdurrahman di jalan tol menuju Tangerang-Merak-Banten pada tanggal 1 Januari 2025, tentunya telah menimbulkan kekhawatiran di kehidupan sosial serta merusak kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian dan militer. Insiden ini adalah permasalahan yang mengkhawatirkan, karena melibatkan personel angkatan laut Indonesia. Jika ditelaah lebih lanjut, insiden ini merupakan salah satu dari maraknya kasus kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan aparat. Sehingga, dalam situasi ini, penting untuk mempelajari apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kedua lembaga tersebut. 

Lantas, bagaimana sesungguhnya analisis publik terhadap akuntabilitas ataupun performa dari kedua lembaga tersebut?

Berdasarkan jajak pendapat, kepercayaan masyarakat terhadap TNI jauh lebih tinggi dibandingkan terhadap Polri. Berdasarkan hasil survei Tim Survei Indonesia (LSI), kepercayaan masyarakat terhadap Tentara Nasional Indonesia mencapai 90,9% pada tahun 2022, namun hanya 59,1% di tahun 2021. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan meningkat menjadi 76,4% pada bulan Juni. Namun, sangat disayangkan dengan adanya insiden seperti penembakan ini dapat menggagalkan kemajuan tersebut, dan membuat publik hilang kepercayaan terhadap sistematika dari aparat penegak hukum tersebut. 

Tentu, hal ini didasarkan pada tindakan aparat yang egois dan tidak mengayomi masyarakat dengan baik. Tentunya, di era kepemimpinan saat ini, sudah sepantasnya aparat penegak hukum bergerak bersama untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yang dapat terwujud sebagai berikut : 

1. Transparansi dalam Proses Hukum Tentunya, hal ini sangat penting dilakukan bagi aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk memastikan transparansi dalam setiap proses hukum yang melibatkan anggotanya. Masyarakat harus memiliki akses informasi yang jelas mengenai penyidikan dan tindakan disipliner terhadap anggota yang terlibat melanggar hukum. 

2. Reformasi Internal Dalam pelaksanaannya disiplin internal harus ditegakkan secara ketat untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditanggapi dengan serius. Hal ini mencakup pelatihan etika bagi anggota dan pemantauan ketat terhadap perilaku anggota di tempat. 

3. Keterlibatan dalam Masyarakat Membangun hubungan masyarakat yang baik melalui program kemanusiaan dan kegiatan sosial membantu meningkatkan citra kedua lembaga. Contoh tindakan manusiawi yang dilakukan aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, seperti membantu masyarakat dalam situasi sulit dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, kenyataannya banyak sekali aparat yang perhitungan dalam menangani suatu perkara yang diajukan. Ini juga menimbulkan pertanyaan, "Apakah nasib selesainya suatu perkara, haruslah melibatkan 'nominal' di dalamnya? 

4. Komunikasi Efektif Personel Polri dan Tentara Nasional Indonesia harus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Melalui dialog terbuka, yang dapat mendengarkan keluhan dan permintaan warga serta menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kasus-kasus tertentu. 

5. Pendidikan dan Kesadaran Hukum Sebagai salah satu posisi dalam penagakan hukum, tentunya aparat kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia memiliki kewajiban untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka dan prosedur hukum yang berlaku akan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam penegakan hukum. Hal ini juga dapat mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap pihak berwenang. 

Kesimpulannya, reformasi senjata dan penegakan hukum yang transparan merupakan langkah penting yang dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi seluruh warga negara.