DPR bersuara atas nama rakyat atau atas nama koruptor ?
Diperbarui: 25 Juni 2015 23:33
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik
Kebijakan Menteri Hukum dan HAM tentang pengetatan remisi koruptor,
oleh sebagian besar fraksi DPR
akan diminta agar Menteri mencabut kebijakan tersebut.
Begitu berita koran hari ini.
Permintaan "mencabut" ini suara wakil rakyat atau suara wakil koruptor ?
