Lihat ke Halaman Asli

Abizar Abizar Al Ghifari

Divisi Hukum Dan HAM

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli

Diperbarui: 14 Agustus 2023   10:21

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dokpri

Keberadaan Undang-undangb Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli sering kita jumpai perihal posisi dominan, posisi dominan kemudian menjadi hal yang seharus di pertimbangkan. terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan posisi dominan yaitu terdapat pada pasal 25, 26, 27, 28 kemudian unsur-unsur dominan yang seringkali di politisi bagi pihak pemegang saham, sehingga perusahaan yang memiliki saham rendah akan tersingkir di pangsa pasar, kemudian menjadi sebuah pemiocu terkait dengan persaingan usaha melalui struktur, jabatan yang kemudian menjadi pengusa pangsa pasar, hal tersebutlah haus kita pahami bersama perihal unsur-unsur posisi dominan tersebut diantaranya adalah sebagai monopoly power kekuatan monopoli dihitung dari berapa jauh selisih harga jika dibandingkan dengan biaya marjinalnya. Posisi dominan yang dilarang dalam hal ini adalah apabila pelaku usaha menjalankan jabatan rangkap Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut : 

  • Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau 
  • Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha; atau 
  • Secara bersamaan dapat menguasai pangsa pasar barang dan jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli danatau persaingan usaha tidak sehat.

Posisi Dominan karena kepemilikan saham mayoritas Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama. Kepemilikan saham mayoritas yang dilarang adalah bentuk penguasaan terhadap modal perusahaan yang berakibat fatal pada pemegang saham tersebut dapat memegang kendali terhadap manajemen, penentu arah, strategi dan kebijakan perusahaan,  sehungga dampak yang terjadi pada instrumen perihal posisi dominan akan berdampak pada posisi perusahaan lainnya, sehingga ketimpangan perusahaan tersebut akan di jadikan senjata bagi perusahaan yang sudah menguasai sahamnya, terjadilah bahwa pursahaan tersebut akan tidak memiliki pesaing.

Dengan adanya kasus terkait dengan Posisi Dominan maka AKHI siap untuk menjadi sebagai jasa untuk pembelaan jika memang ada perusahaan yang keluar dari pasar 

https://www.instagram.com/abidzarm594/




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline