Hari Pers Nasional (HPN) kembali dihelat di tahun 2017 dengan mengusung tema “Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut”. Hari Pers Nasional diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PWI, ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1985. Dewan Pers kemudian menetapkan Hari Pers Nasional dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di ibukota provinsi se-Indonesia. Kini, di tahun ke 3 pemerintahan Jokowi-JK, Kota Ambon yang menjadi tuan rumah.
Perayaan HPN ini sangat jelas sebagai ajang silahturahmi dan penyatuan pemikiran untuk kemajuan insan pers khususnya dan juga bangsa dan negara umumnya. Syahdan, dirgahayu pers ini merupakan agenda tahunan terbesar dan paling bergengsi bagi insan pers Indonesia. Landasan ideal HPN ialah sinergi. Sinergi antar komponen pers, antara komponen pers, masyarakat dan pemerintah.
Dari landasan pers untuk bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah ini, tentunya pers merupakan garda terdepan dalam mengawal, mempercepat dan mensukseskan program. Bahkan pada tahap implementasi hingga pencapaian hasil program pembangunan suatu negara maupun daerah. Tak heran, pers pun menjadi garda terdepan dalam mensukseskan program pembangunan pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
Menurut Ashadi Siregar, peran pers dalam era pembangunan dapat dilakukan secara bertimbal-balik. Pertama, apa yang dapat diperankan oleh pers dalam era pembangunan sekarang. Kedua, bagaimana pembangunan pers nasional selama ini. Dalam GBHN 1988, dalam bagian "Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri", disebutka, bahwa dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang berdasarkan Pancasila, pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggungjawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat.
Syahdan, kontribusi pers memang sangat besar dalam mengawal dan mempercepat pencapaian target program strategis pembangunan pertanian di era Jokowi-JK. Hasilnya, selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kementerian Pertanian mampu memperoleh hasil yang menakjubkan yang dianggap mustahil bagi pihak-pihak tertentu dalam meningkatkan produksi pangan strategis.
Pencapaian hasil ini pastinya karena ada campur tangan media. Media sebagai kontrol selalu memuat berita yang sifatnya konstruktif dan membangunkan pemerintah dari tidur bahkan meluruskan implementasi program yang dianggap melenceng.
Misalnya, ketika program pertanian biasa-biasa saja dikerjakan, maka media selalu melek dengan mengangkat berita-berita yang tujuannya agar pemerintah bangun dan jangan bekerja biasa-biasa saja, tetapi harus kerja keras dan cepat untuk merealisasikan program. Begitu pun ketika harga pangan anjlok di tingkat petani, harga pangan di pasar naik tidak wajar, terjadi serangan hama yang menyebabkan puso sehingga petani merugi, bantuan terlambat turun ke petani, terjadi kelangkaan pupuk dan juga beredar pupuk oplosan bahkan pernah terjadi beredarnya beras plastik, media selalu cepat dan terdepan membantu pemerintah dalam mengungkap dan mencarikan solusi sehingga masyarakat tidak resah dan cepat mendapat perhatian serta solusi kongkret dari pemerintah.
Tak hanya mengangkat berita-berita yang bersifat kritik dan negatif, kontribusi pers pun patut diapresiasi dalam mengangkat kinerja atau capaian program pembangunan pertanian. Dampaknya, masyarakat menjadi tahu akan kerja nyata pembangunan pertanian selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK dan tidak mudah diasupi berita-berita hoax yang melencengkan fakta kinerja Kementerian Pertanian.
Faktanya, media sangat aktif memberitakan kebijakan atau program, implementasi program hingga capaian program pembangunan pertanian di tangan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Di awal Andi Amran Sulaiman menjaba, pers langsung aktif memberitan kebijakan pembangunan di antaranya merevisi Perpres 172 tahun 2014 tentang tender menjadi penunjukkan langsung, refocusing anggaran, bantuan benih tidak di lahan eksisting, pengawalan program Upaya Khusus, deregulasi perizinan dan investasi, pengendalian impor dan mendorong ekspor, lelang jabata, penerapan reward dan punishmant bagi daerah, hingga Kementerian Pertanian telah membentuk Tim Sapu Bersih Pungli dan Satgas KPK, Polri, Kejagung dan BPKP untuk mengawal implementasi program.
Singkatnya, karena pers masif memberitakan informasi yang bersifat kritik dan menyebarluaskan kebijakan pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian memiliki kontrol untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan lebih cepat dalam meraih hasil yang optimal.
Hasilnya, sepanjang 2016 Indonesia mampu meningkatkan produksi pangan strategis sehingga volume impor turun bahkan tidak ada impor untuk padi, cabai dan bawang merah. Pembangunan pertanian pun mampu meningkatkan kesejahteraan petani, kepuasan petani dan indeks ketahanan pangan bahkan di tahun 2045 ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia.