"Tidak ada demokrasi dinnegara mana pun di dunia ini tanpa adanya kemerdekaan pers". ( Presiden BJ Habibi 10 Oktober 1998 )
Setelah wafatnya Bapak Inspirator Bangsa Prof Dr Ing H Bahrudin Jusuf Habibi pada Rabu kemarin, Indonesia kini berduka dalam kepada seseorang yang sangat memiliki jasa besar bagi bangsa khususnya untuk kemerdekaan Pers.
Ketika masih kerasnya kekuasaan Orde Baru yang dipimpin Soeharto secara tunggal, kebebasan Pers, Kebebasan Bereskpresi dan kebebasan menyampaikan informasi di depan umun sangat sulit untuk diucapkan.
Namun setelah lengsernya kekuasaan otoritarianisme Soeharto akibat desakan rakyat dan mahasiswa, rezim otoriter dan diktator Soeharto tumbang secara habis.
Hal ini kemudian, dilanjutkan jabatan kepemimpinan Presiden Indonesia dibawah kendali istrinya Hasri Ainun Besari (almarhuma) sekaligus sebagai Presiden ke 3 Republik Indonesia.
Dampak setelah Presiden Indonesia dipimpin Bj Habibi, kemerdekaan Pers kemudian terbuka bebas dengan dilahirkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Lahirnya UU ini membuat tugas dan kerja jurnalis terbuka lebar untuk memberitakan informasi kepada publik. Tentu tidak seperti jaman Soeharto bahwa Pers tidak diberi ruang gerak sebagaimana mestinya.
Banyak jurnalis dibunuh karena berita pada jaman orde baru semisal wartawan Udin, yang hingga sekarang tidak tahu siapa dalang dibalik kematiannya dan proses peradilan akan aktor pembunuhnya masih gelap hingga sekarang.
Kemerdekaan Pers Warisan Bj Habibi
BJ Habibi mengantar Indonesia memasukin iklim demokrasi. Pada masa pemerintahannya, kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat, maupun hak asasi manusia dijamin negara melalui pengesahan sejumlah undang-undang.