Korupsi merupakan salah satu masalah yang membayangi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Meskipun sudah banyak sekali upaya yang dilakukan untuk menghapuskan korupsi, sayangnya korupsi masih saja terjadi di sejumlah bidang, seperti di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga-lembaga masyarakat.
Salah satu faktor yang mendorong lahirnya korupsi dan membuatnya sulit dihapuskan adalah kecenderungan sebagian orang untuk memposisikan diri dalam sebuah posisi yang lebih kuat, sementara yang lainnya diposisikan sebagai bawahannya. Dalam hal ini, timbul sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah kepasrahan.
Kepasrahan merupakan kunci utama dari keberadaan korupsi. Kepasrahan mengacu pada sikap yang merasa tak mampu untuk memberikan perubahan atau memperjuangkan hak yang sepatutnya didapatkan. Oleh karena itu, korupsi sejatinya dapat terjadi karena adanya kecenderungan seseorang yang merasa tidak adil dan tidak mampu merubah kondisi tersebut.
Dalam konteks ini, kepasrahan bisa menjadi sumber dari korupsi. Berbagai kasus korupsi di Indonesia cenderung terjadi karena banyak orang yang merasa terpojok ataupun tidak berdaya terhadap situasi yang telah tercipta dan mereka merasa korupsi menjadi satu-satunya solusi yang dapat mereka ambil untuk bisa memperoleh keuntungan yang sepadan dengan posisinya.
Oleh karena itu, kita patut menduga bahwa adanya hubungan antara kepasrahan dan korupsi. Kepasrahan seorang individu yang memungkinkannya menjadi korban situasi yang bisa menjadi awal mula munculnya korupsi. Tidak hanya itu, kepasrahan juga dapat menjadi alasan seseorang melakukan korupsi, karena mereka merasa tidak punya pilihan selain mengambil tindakan korupsi agar bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.
Namun, meskipun kecenderungan kepasrahan menjadi masalah terkait korupsi, bulirannya masih ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan pendidikan moral masyarakat terkait pentingnya melawan korupsi dan kepasrahan. Selain itu, diperlukan penguatan hukum dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi, sehingga dapat memberi efek jera dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa mendatang.
Tidak hanya itu, peran penting juga harus dimainkan oleh pemerintah dalam mereduksi situasi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Langkah-langkah perbaikan dalam kepemerintahan yang meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengurangan birokrasi dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan kepasrahan.
Hal ini juga diakui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporannya yang menyatakan bahwa upaya pemerintah dalam memperbaiki akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik dapat membantu dalam mencegah terjadinya korupsi.
Dalam mengatasi masalah kepasrahan dan korupsi, peran media dan kelompok masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting dari pemberantasan korupsi dan kepasrahan. Pelibatan aktif dari kelompok masyarakat sipil dalam berbagai kampanye anti-korupsi dan memberikan dukungan kepada penegak hukum juga sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi dan kepasrahan.
Namun, tidak semua masalah kepasrahan dapat diatasi dengan upaya perbaikan sistem. Beberapa masalah kepasrahan berasal dari lingkungan sosial yang tidak adil atau diskriminatif, dan memerlukan perbaikan yang lebih fundamental dalam hal perubahan budaya dan sosial.
Dalam perjuangan untuk memerangi korupsi dan kepasrahan, peran kita sebagai individu juga sangat penting. Dalam hal ini, kita perlu mendorong diri sendiri dan lingkungan sekitar untuk menghilangkan sikap kepasrahan dan mendorong tumbuhnya sikap mandiri, kritis, dan bertanggungjawab. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya korupsi dan kepentingan melawan korupsi juga dapat membantu mengurangi tingkat kepasrahan dalam masyarakat.