Lihat ke Halaman Asli

Abdurrofi

Penyuka Kopi dan Investasi

KPK Masih Independen Bisa Menangkap Kader PDI-Perjuangan

Diperbarui: 6 Desember 2020   12:56

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kemensos Korupsi Bansos dari PDI-Perjuangan. Sumber Foto : Juliari Batu Bara/Selfie

Juliari Peter Batubara menjabat wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Terakhir Tahanan KPK. KPK Independen dan tidak takut menangkap Kader PDI-Perjuangan. Pelaku korupsi terancam hukuman mati.

Firli Bahuri dan Novel Baswedan merancang KPK memiliki citra independen, Kader gerindra dengan isu lobster ditangkap dan kader PDI-Perjuangan dengan isu korupsi bansos terkuak. Kasus suap menjadi spotlight dari KPK di tahun 2020.

Spotlight ini bisa dinilai menjadi preseden buruk bagi Presiden Joko Widodo karena tindakan menteri-menteri pilihan Presiden telah mengecewakan masyarakat di tengah pandemi.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas rotasi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menangkap Edhy Prabowo. Sikap Ketua KPK  Firli Bahuri ikut turun langsung menurunkan Tim KPK mengawasi distribusi bantuan sosial. Dan Pelaku korupsi akan diinvestigasi oleh Penyidik Senior Novel Baswedan.

Banyaknya pejabat memperkaya diri sendiri dengan fulus bertebaran dan belum ditangkap satu per satu karena kajian kejahatan begitu kompleks. KPK  menjamin bahwa tujuan  Good Governance tercapai

Ilustrasi pejabat memperkaya diri sendiri. Sumber foto Freepik

Unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan operasi intelejen dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya terhadap pejabat yang hartanya meningkat drastis. 

Pengawasan KPK terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi Ketua KPK  yang telah digariskan, Ini bertujuan untuk menunjukkan dan menentukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

Ilustrasi Plutokrasi. Sumber foto Freepik

Adanya suap yang diberikan kader partai yang menjabat di instansi telah menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi yakni sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis.

Plutokrasi adalah suatu bentuk masyarakat yang didefinisikan sebagai diatur atau dikendalikan oleh fungsi kekayaan. Ide utama dari permainan ini adalah untuk menunjukkan interaksi ekonomi dengan politik dan bagaimana kapitalis berpengaruh membuat pengaruh di dalam dan di luar politik dengan menggunakan uang sebagai alat suap.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline