Aturan "no work no pay" (tidak bekerja, tidak dibayar) menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh?
Perseteruan antara pengusaha dengan buruh telah berlangsung berabad-abad lamanya memunculkan banyak pertanyaan.
Sampai baru-baru ini, pemberi kerja diwajibkan untuk membayar gaji buruh secara penuh bahkan jika buruh tersebut tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.
Pertanyaan apakah pengusaha harus membayar gaji buruh bahkan jika buruh tersebut tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dibenarkan atas ketidakhadirannya telah membingungkan para pengusaha selama beberapa waktu sekarang.
Sampai saat ini belum ada keputusan dari Pemerintah mengenai masalah ini dan kedua belah pihak dalam hubungan kerja harus bergantung pada keputusan perburuhan.
Pandangan menurut Abdurrofi Abdullah adalah bahwa pengusaha tidak wajib membayar kompensasi gaji penuh kepada buruh selama buruh tidak masuk kerja secara tidak wajar.
Buruh tersebut tidak masuk kerja, dan tidak memberi tahu pengusaha tentang alasan ketidakhadirannya. Selama ini, kecuali dua bulan, karyawan tersebut tidak sedang cuti sakit.
Pandangan Abdurrofi Abdullah ini secara luas dianggap adil dan dapat diterima oleh pengusaha sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal tidak dilakukan pengusaha.
Beberapa kontrak juga menyertakan klausul eksklusivitas yang mencegah buruh tanpa jam kerja bekerja untuk pemberi kerja lain, bahkan selama periode ketika pengusaha sebagai pemberi kerja utama tidak memiliki pekerjaan untuk ditawarkan.
Pertanyaan mendasar yang muncul pada pemberi kerja mana pun adalah mengapa mereka harus membayar buruh untuk pekerjaan yang tidak dilakukan meskipun tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk tidak melakukannya.