Lihat ke Halaman Asli

Pilpres Dan Problem Ekonomi

Diperbarui: 18 Juni 2015   05:45

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

1405857891997697669

Tahun 2014,rakyat Indonesia di hadapkan dengan pemilihan presiden.Hingar bingar-nya politik sudah terasa gerah dari berbagai media baik cetak,online lebih-lebih media elektronik seperti TV.Hampir setiap hari dipertontonkan di berbagai media melalui iklan-iklan kampanye yang tujuannya tidak lain adalah sosialisasi calon presiden.Kemudian masyarakat pun santer membicarakan terkait issu-issu pencapresan dari berbagai tokoh politik mulai dari masyarakat awam hingga para intelektual muda (mahasiswa).

Sudah banyak tokoh nasional yang bermunculan baik dari pengusaha,akademisi atau dosen dan dari politisi. Kemunculan tokoh-tokoh nasional tersebut tidak terlepas dari hasil survey yang di lakukan oleh lembaga survey yang ada di Indonesia.Sehingga yang menarek adalah munculnya nama-nama baru di bursa capres indonesia seperti nama gubernur DKI jakarta (Jokowi),Risma,Anis Baswedan, Gita wirjawan,rhoma irama dan presiden PKS M.Anis Matta.Semuanya itu tokoh-tokoh nasional dari kalangan politisi,akademisi,pengusaha dan tokoh agama.

Pemilihan presiden adalah salah satu harapan masyarakat karena terkait pergantian estafet kepemimpinan Nasional. Karena rakyat begitu sadar memberikan hak suara-nya dengan harapan nasib mereka akan berubah di bandingan dengan sebelumnya maka mau tidak mau pemangku jabatan harus benar-benar berpihak kepada rakyat.Dengan demikian sudah seharusnya setiap calon presiden mempunyai visi dan misi yang sesuai dengan harapan dan mampu merubah kondisi masyaraka yang lebih maju.Rakyat membutuhkan presiden yang visioner.

Masing – masing Calon presiden 2014 wajib memiliki desine ekonomi yangjelas,tepat dan sesuai dengan kultur atau kelembagaan masyarakat Indonesia. Perhatian dan semangat kita bukan hanya agenda pilpres saja tetapi yang perlu di perhatikan bahwa indonesia masih di hadapkan oleh problem-problem ekonomi di tengah sanjungan dari manca negara dengan GDP dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melebihi pertumbuhan ekonomi negara-negara maju.Problem-problem ekonomi harus di retas dengan desine ekonomi yang jelas,tepat dan sesuai dengan kultur atau kelembagaan masyarakat indonesia agar sesuai dengan problem yang terjadi dalam masyarakat.Hal seperti inilah yang sebenarnya untuk di tampilkan dan di tawarkan oleh para calon presdien kepada rakyat indonesia di pilpres 2014.

Pasca reformasi sudah banyak permasalahn-permasalahan yang kita rasakan sebagai bangsa Indonesia yaitu salah satu-nya adalah carut marut-nya ekonomi ditengah sanjungan dari manca negara.Sehingga sangat di butuhkan disine ekonomi yang jelas dan tepat yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa indonesia yang ditandai dengan adanya kesejahteraan masyarakat dan bahkan tidak adalagi masyarakat miskin.

Peroblem-Peroblem Ekonomi Indonesia

Pertama,Kesejahteraan masyarakat kian merosot meskipun angka menunjukkah pertumbuhan pendapatan perkapita terus meningkat tetapi jika di bandingan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas menengah akan jauh dari harapan.Ditambah lagi dengan harga pangan (komoditi) yang terus meningkat menyebabkan tingkat konsumsi menurun karena daya beli masyarakat semakin rendah.Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat kian turun dan merosot.

Kedua ,APBN yang menjadi sumber terpentingpemerintah untuk mengurus kepentingan public/rakyar dari tahun ke tahun kian berpihak kepada belanja birokrasi,membayar hutang,akibatnya belanja untuk rakyat semakin kecil danrakyat tidak dapat menikamati barang public yang seharusnya disediakan oleh pemerintah.

Ketiga ,Ketimpangan terus terjadi sebagai akibat adanya disparitas pembangunan baik antar wilayah bagian barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia dan lebih mengerucut antara kota dengan desa. padahal salah satu fungsi pemerintah adalah fungsi distribusi tetapi sumber daya tidak bisa di distribusikan oleh pemerintah

Keempat,Pemerintah daerah pasca desentralisasi ekonomi masih belum mampu mengoptimalkan sumber daya untuk kemajuan daerahnya masing-masing padahal sudah di berikan kewenangan untuk menggali berbagai sumber pembiyaan pembangunan.Akibatnya pemerintah daerah masih bergantung ( belum mandiri ) kepada pemerintah pusat.

Kelima ,Kedaulatan pangan semakin terancam dimana mulai bibit,pestisida,komoditi di kuasai oleh negara asing.Buktinya pemerintah tak henti-hentinya mengimpor daging sapi,kedelai,garam,beras dan pangan lainnya sehingga pemerintah tidak mampu menjaga kestabilan harga karena pasar domestik di kuasai oleh komoditi-komoditi asing.Akibatnya terjadi gonjang ganjing neraca perdagangan.

Keenam ,Begitu juga kedaulatan negara atas pertambangan kita tak berdaya. Betapa tidak hampir 80%MIGAS Indonesia dikuasai oleh Negara asing dan komoditi tambang lainnya seperti timah,tembaga,nikel,batu bara,perak,emas,aluminium dan bijih besih yang diambil dari tanah Indonesia diekspor dalam bentuk mentah sehingga di jadikan oleh negara asing untuk kepentingan dan kemajuan prekonomiannya.

Ketujuh,Privatisasi BUMN semakin banyak dimana pemerintah menjual BUMN kepada pihak swasta,artinya bahwa kewenangan dan kepemilikan pemerintah akan sumber daya BUMN kian berkurang ,akibatnya ruang pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyat semakin berkurang dan layanan publik lainya semakin berkurang.

Pemerintah sudah terjebak dengan liberalisasi ekonomi yang dikumandangkan oleh negara-negara kapitalis.Pemerintah terlalu membuka diri dengan penanaman modal asing/investi asing,padahal pemerintah sendiri tidak mampu membuat perjanjian/kontrak yang menguntungkan Indonesia alias indonesia selalu kalah,akibatnya indonesia hanya di jadikan pasar dan dijadikan lahan empuk untuk kepentingan negara-negara asing.Buktinya barang-barang dari negara-negara luar kian membanjiri pasar indonesia dan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) sudah di eksploitasi dan dikuras habis.

Hampir semua sektor yang ada di Indonesia di liberalkan oleh pemerintah Indonesia.Sektor agraria termasuk menjadi lahan empuk untuk investasi asing sehingga lahan di kuasai oleh asing,akibatnya lahan pertanian rakyat berkurang padahal menjadi sumber kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia.

Sudah tiga kali pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan SBY-BOEDIONO menaikkah harga BBM alias mencabut subsidi bagi rakyat Indonesia.Kenaikan harga BBM merupakan akibat dari liberalisasi di sector MIGAS dimana 80% di kuasai oleh Negara asing.Bukan permasalahan APBN jebol atau defisit.

Adanya liberalisasi mengakibatkan investasi dari luar negeri dan dalam negeri tentu sangat besar jumlahnya dan pemerintah selalu mengagumi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Tetapi ironisnya adalah permasalahan infrstruktur tidak pernah tuntas terselesaikan.Padahal infrastruktur sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian nasional(kesejahteraan rakyat).Krisis air bersih masih melanda rakyat Indonesia termasuk terjadi di Nusa Tenggara Barat,krisis listrik juga melanda rakyat Indonesia termasuk terjadi di Nusa Tenggara Barat dan permasalah-permasalah infrastruktur lainnya belum terselesaikan oleh pemerintah.

Rakyat menaruh harapan yang besar akan terjadinya perubahan kondisi ekonomi seiring pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2014.Bukan hanya hajatan untuk pilpres akan tetapi lebih sempurna lagi jika Indonesia memiliki desine ekonomi yang jelas,tepat dan sesuai kondisi social kelembagaan masyarakat Indonesia.Jika para calon presiden memiliki desine ekonomi yang jelas maka problem ekonomi dapat di atasi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline