Mengungkit perbincangan apakah sekularisme dapat diterapkan di Indonesia bukanlah perbincangan yang baru. Ide tersebut beranjak dari realitas sosial yang ada, yang mana Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyak agama dan suku di dalamnya tentu rawan akan konflik apabila di dalam pengambilan keputusannya lebih condong terhadap satu sisi.
Berbicara mengenai sekularisme juga merupakan hal yang sensitif, hal ini terjadi karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa sekularisme merupakan pemisahan antara agama dengan negara, yang mana dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan agama tidak perlu diikut sertakan (sekularisme sebagai ideologi). Hal demikian memang tepat namun, sekularisme juga dapat diartikan sebagai sebuah fase sosiologis guna memahami pemahaman rasional atas dunia.
Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai salah satu sub-bab buku yang memiliki pembahasan menarik yang ditulis oleh Nader Hashemi, yang berjudul Islam, Sekularisme dan Demokrasi Liberal. Adapun pembahasan sub-bab yang akan diulas kali ini berkenaan dengan sekularisme yang terjadi di Indonesia berdasarkan sudut pandang sang penulis buku ini.
Akar Sekularisme di Indonesia
Akar sekularisme di Indonesia sendiri dapat di-tracing pada masa pergerakan nasional, tepatnya ketika bangsa Indonesia kala itu sedang merumusukan dasar filosofis negara Indonesia. Indonesia yang kala itu sudah menjadi negara mayoritas Islam tentunya terdapat salah satu kelompok nasionalis agamis yang ingin agama Islam mendapat perlakukan khusus, namun di satu sisi kelompok nasionalis lain khawatir apabila hanya Islam saja yang mendapat perlakuan khusus akan menjadi katalis dari retaknya kesatuan Indonesia yang hendak dibangun.
Atas pertimbangan tersebut, Sukarno beserta para tokoh pergerakan nasional lainnya mencetus Pancasila sebagai dasar filosofis negara serta sekaligus menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang heterogen.
Dalam menanggapi tercetusnya Pancasila ini, partai-partai Islam kala itu tidak memiliki sentimen namun, pada 1950 hingga 1960 partai-partai Islam ini kekeh agar Islam mendapatkan perlakukan khusus yang lebih eksplisit di dalam konstitusional, secara tidak langsung juga menandakan bahwa partai Islam kala itu menginginkan penggabungan agama dengan negara. Selain partai-partai Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada 1955 pun menyuarakan hal yang sama. Meskipun pada 1999 ketika lengsernya Suharto kedua organiasi Islam ini akhirnya menolak penggabungan hukum syariat ke dalam negara.
Apakah Pancasila Merupakan Buah dari Sekularisme?
Berdasarkan pengamatan pemilu 1955 dan 1999, Hashemi berasumsi bahwa adanya motivasi kuat terkait sekularisasi politik di Indonesia. Hashemi juga berpendapat bahwa alasan dibalik timbulnya motivasi sekularisasi politik terjadi salah satunya karena sifat dari Pancasila. Pancasila sendiri telah sukses menjadi ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia, karena mampu menjaga stabilisasi dari terjadinya konflik, salah satunya ialah konflik agama. Selain itu juga terlahirnya Pancasila juga karena didukung oleh sebagian besar kelompok Islam.
Memang benar Pancasila secara gamblang memaparkan pentingnya kehidupan beragama di dalam suatu negara yang terususun pada poin pertama pada Pancasila. Namun secara implisit Pancasila tidak menganak emaskan salah satu agama yang ada di Indonesia. Azyumardi Azra di dalam buku Hashemi juga menyebutkan bahwa Pancasila merupakan "Sekularisme ramah-agama". Sekularisme yang terjadi di Indonesia ini juga senada tapi tak serupa sepenuhnya seperti sekularisme yang ada di India. Sekularisme yang ada di India sendiri lebih menekankan bahwa harus terdapat jarak antara agama dengan negara.