Apakah Diberlakukannya PPKM Darurat Akan Sangat Berdampak Bagi Sektor UMKM?
Sejak pandemi virus corona mewabah di Indonesia,pemerintah sudah bolak-balik menggunakan sejumlah istilah berbeda dalam penanganan Covid-19.Awalnya pemerintah menggunakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut juga dengan (PSBB),yang mulai berlaku 17 April 2020.
Namun,kasus covid-19 terus meningkat pesat.Dan pada akhirnya,Presiden Jokowi memutuskan menetapkan PPKM Darurat. Lalu,Pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau disebut juga dengan (PPKM Darurat) Jawa-Bali mulai tanggal 3 Juli 2021sampai 20 Juli 2021.Kebijakan ini dapat diharapkan menurunkan laju kasus dari penularan Covid-19 yang terus melonjak.
Penerapan PPKM Darurat ini meliputi pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada PPKM yang sudah dilakukan selama ini.Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat agar mematuhi peraturan yang berlaku ini demi menekan laju penyebaran virus.Pihaknya juga akan mengerahkan seluruh aparatur Negara dan tenaga kesehatan untuk mendukung penanganan Covid-19.
"Dengan kerjasama yang baik dan atas ridho Allah swt,saya yakin kita bisa menekan penyebaran Covid-19 dan memulihkan kesehatan masyarakat secara cepat,"tuturnya.
Adapun dampak diberlakukannya PPKM Darurat bagi sektor UMKM.Pelaku UMKMnya yaitu seperti restoran,rumah makan,supermarket,pasar tradisional,toko kelontong,dan pasar swalayan akan kembali terpuruk.Padahal hingga pertengahan tahun 2021 setidaknya sudah 70% sampai 80% yang mulai bangkit.
Namun,adanya kebijakan ini diperkirakan omset akan kembali turun hingga 50%."Ini omset pelaku UMKM bisa turun 40% sampai 50%,jadi akan masuk lagi dampak ekonominya hancur lebur,"katanya.
Adapun yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.
Selain terdapat adanya dampak,adapun upaya atau solusi untuk membangkitkan UMKM yaitu dengan mendorong permintaan penduduk dan pemanfaatan teknologi digital agar mampu bertahan ditengah pandemi.Mendorong permintaan penduduk dapat dilakukan pemerintah dengan memperpanjang pemberian bantuan sosial tunai pada 2021.
Berdasarkan hasil survei dampak Covid-19,kebutuhan yang paling banyak diperlukan oleh usaha mikro kecil adalah bantuan modal usaha,keringanan tagihan listrik,dan relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman.
Dapat dilakukan,mendorong penjualan oleh UMKM secara daring akan meningkatkan transaksi di masa pandemi ini yang mensyaratkan menjaga jarak dan pembatasan jam operasional yang ketat.Akan tetapi,berdasarkan hasil sensus ekonomi lanjutan yang dilakukan pada 2017,sebagian besar usaha mikro kecil di Indonesia belum menggunakan internet