Dilansir dari situs https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_di_Indonesia Demokrasi di Indonesia merupakan proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia pada umumnya, dan khususnya di Indonesia, dimulai dari pemahaman dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan para pendiri Kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Mohammad Hatta, dan juga Soetan Sjahrir. Selain itu, proses ini juga menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai pada saat Kemerdekaan Indonesia, berdirinya RIS (Republik Indonesia Serkat), munculnya fase kediktatoran Soekarno saat Orde Lama dan Soeharto saat Orde Baru, sampai proses konsolidasi demokrasi pasca Reformasi pada tahun 1998 sampai saat ini.
Paradoks Masa Orde Lama
Persoalan demokrasi bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah dan bisa tumbuh secara sendirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi seperti yang dikatakan Apter (1963), persoalan tentang demokrasi hanyalah ciptaan manusia, yang mencerminkan batas-batas dan keselarasan ojektif di luar ego manusia.
Hal ini dapat diambil sebagai contoh kasus dimana proses pemindahan kekuasaan beamtenstaal Belanda ke tangan republik tidak membawa perubahan yang berarti. Semangat egaliter budaya demokrasi yang telah mengakar dalam angan-angan rakyat menjadi sirna setelah dilakukan upaya untuk mewujudkan Kemerdekaan secara politik dalam bentuk pilihan pada demokrasi liberal dan parlementer, dan secara ekonomi dalam bentuk pilihan untuk menciptakan kelas menengah pribumi yang kukuh (Bulkin, 1984).
Namun sayangnya, syarat yang harus dipenuhi, terutama keberadaan kelas menengah yang kuat sebagai aktor sentral dalam menopang demokrasi, belum ditemukan.
Pembangunan universal, yang direncanakan oleh Presiden Soekarno untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dengan model yang lebih sosialis ternyata gagal total karena kurangnya dukungan struktur politik yang mapan dan demokratis. Kelas menengah yang diharapkan lahir pun juga sulit ditemukan.
Kegagalan praktik membudayakan demokrasi liberal dan parlementer kemudian direduksi menjadi kegagalan menerapkan demokrasi ala Barat yang bertentangan dengan identitas dan budaya bangsa Indonesia. Nampaknya kegagalan penerapan demokrasi ala Barat sebenarnya lebih disebabkan oleh rapuhnya konstruksi sistem politik yang berbasis ideologi budaya dan keroposnya sistem ekonomi pada saat itu.
Kemudian, Soekarno mencoba sistem demokrasi terpimpin, yang menurutnya merupakan demokrasi khas Indonesia. Walaupun Soekarno menyatakan bahwa pemerintahannya menganut sistem demokrasi. Tetapi praktik yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara justru kekuasaan yang sepenuhnya terpusat (sentralistik) pada Soekarno. Bung Karno sebagai presiden bahkan mendemonstrasikan pemerintah diktator dengan membubarkan konstituante, PSI, dan Masyumi serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Orde lama yang otoriter dan anti demokratis akhirnya runtuh pada tahun 1965.
Masa Orba
Seiring dengan kegagalan sistem demokrasi di era Orde Lama, unsur-unsur di masyarakat perlahan-lahan mulai tumbuh dan berkembang menjadi wahana tumbuhnya logika dan penjabaran budaya baru bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru, budaya politik dimaknai sebagai pendefinisian negara sebagai aktor tunggal dan sentral.
Logika menempatkan negara sebagai aktor tunggal diartikulasikan dengan persetujuan yang tegas dan mutlak dari sentralitas negara dengan segala aparat birokrasi dan militernya demi pembangunan ekonomi dan politik.