Berbicara mengenai korupsi khususnya di Indonesia sudah menjadi suatu topik dan problematika yang sudah sejak lama ada di Indonesia. Berbagai era kepemimpinan telah dilalui oleh bangsa ini akan tetapi kelihatannya tindak pidana Korupsi terus mengalir dan bisa dibilang mati satu tumbuh seribu. Data dari Indonesia Corruption Watach ( ICW ) menyebutkan, pada semester I tahun 2022 kerugian negara akibat tindak pidanna korupsi yang dilakukan aparatur negara dengan melibatkan 612 tersangka mencapai Rp. 33,665 triliun. Dari pantauan yang dilakukan oleh ICW tersebut hanya sekitar 18 persen yang mampu direalisasikan oleh para penegak hukum.
Dari kasus diatas kita bisa mengatakan bahwa penegakkan dan penindak lanjutan atas kasus korupsi masih sangat lemah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena seringkali bahwa kasus tindak korupsi juga terjadi di kalangan para penegak hukum, contohnya Ketua KPK Firli Bahuri yang beberapa waktu lalu ditetapkan menjadi kasus pemerasan terhadap salah satu mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo. Jika individu maupun lembaga yang seharusnya menjadi lini terdepan dalam pemberantasan tindak korupsi saja sudah melakukan tindak korupsi juga lantas bagaimana korupsi bisa diberantas?
Dari sudut pandang masyarakat sudah terlihat jelas bahwa masyarakat mengharapkan bahwa uang negara seharusnya bisa mempermudah hidup masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang seharusnya jika terealisasi dengan baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pesat karena dari pembangunan infrastruktur seperti jalan tol bisa memberikan akses yang baik ke pusat-pusat ekonomi sehingga bisa meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang baik pasti akan mengundang minat investasi asing maupun lokal sehingga dari investasi tersebut akan banyak melahirkan lini usaha atau bisnis baru yang akan memperluas lapangan pekerjaan di tiap daerah di Indonesia.
Selain itu, uang negara juga seharusnya bisa saja digunakan untuk memperbaiki lini kehidupan masyarakat melalui sektor pendidikan. Di negara China lebih tepatnya daerah Otonom Xizang pemerintah setempat membuat anggaran sebesar 30,6 Miliar Yuan atau sekitar 69 Triliun rupiah untuk alokasi dana pendidikan. Dari dana tersebut pemerintah bisa memberikan subsidi kepada siswa berupa penyediaan makanan, akomodasi, dan biaya sekolah bagi siswa yang kurang mampu. Hal ini seharusnya bisa diterapkan di Indonesia mengingat jumlah siswa yang kurang mampu di Indonesia juga masih tergolong banyak dan anggaran dana pendidikan bisa diarahkan untuk membantu mereka.
Lantas hal tersebut bisa direalisasikan jika anggaran dana negara dialokasikan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Bayangkan saja dari laporan ICW yang dipaparkan diatas jika dana sebesar 33,65 Triliun tadi yang notabennya hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia misalnya dipergunakan untuk sektor pendidikan saja mungkin saat ini kita tidak akan mendengar bahwa ada berita tentang sekolah yang bangunannya tidak layak, kita mungkin tidak akan mendengar lagi ada siswa yang putus sekolah karena tidak mampu secara ekonomi, dan banyak hal lainnya.
Lalu apakah yang sebenernya menyebabkan hal buruk ini terus terjadi di Indonesia, menurut pengamatan penulis dari berbagai sumber dan penilaian pribadi berikut adalah beberapa hal yang menjadi penyebab budaya korupsi di Indonesia :
1.Hedonisme
Seringkali gaya hidup mewah yang diluar kemampuan ekonomi seseorang menjadi suatu hal yang mengarahkan suatu individu kepada perbuatan yang tidak terpuji, seperti menipu, melakukan kejahatan, dan jika memiliki wewenang pada suatu lingkup / pekerjaan maka orang tersebut akan melakukan tindak korupsi.
2.Malas
Kemalasan membuat orang mencari jalan cepat dan instan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan untuk mencari jalan tercepat biasanya orang akan melakukan hal apa saja "halal haram hantam" untuk menyelesaikan tugasnya. Kebiasaan buruk ini menciptakan kebiasaan berbuat curang di kalangan masyarakat kita.
3.Pengaruh Lingkungan
Seringkali budaya korupsi terjadi karena pengaruh lingkungan kita, misalnya kita berada di suatu kepengurusan organisasi kampus ataupun organisasi masyarakat, yang mana sering kali di dalam organisasi tersebut rekan-rekan kita sepakat bersama-sama untuk melakukan tindakan korupsi.
4.Lemahnya Birokrasi Publik di Indonesia
Birokrasi ataupun sistem administrasi publik di Indonesia sering kali menjerumuskan masyarakat dan aparatur negara untuk melakukan tindak korupsi ataupun penyalahgunaan jabatan. Contohnya yang sudah menjadi rahasia umum adalah "nembak SIM" , "salam tempel Polisi Lalu Lintas", "Biro Jasa SIM" dan masih banyak lagi yang menunjukkan bahwa Birokrasi Publik di Indonesia masih sangat lemah dalam pengawasan dan sistemnya sendiri.
5.Kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap Pemerintah
Masyarakat sudah sangat lama mengharapkan bahwa Negara ini bisa lepas dari korupsi yang sangat merugikan kehidupan, masyarakat berharap bahwa pemerintah yang seharusnya memberantas hal ini sampai ke akar-akarnya malah seakan-akan menjadi sumber masalah terbesar untuk hal ini, karena jumlah korupsi yang dilakukan pemerintah makin besar tahun ke tahun. Dari hal ini membuat masyarakat menurunkan rasa percayanya kepada pemerintah dan beranggapan bahwa sudah tidak ada gunanya lagi untuk menghindari korupsi jikalau pemerintah sendiri pun melakukannya.