Lihat ke Halaman Asli

Abanggeutanyo

TERVERIFIKASI

“Besar, ternyata ada yang lebih besar, sangat besar, terbesar, super besar, mega besar dan maha besar.”

Sponsor dan Ahli Vaksin Nusantara Perlu Berkaca Ke FDA Sikapi BPOM

Diperbarui: 18 April 2021   03:52

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Gambar ilustrasi BPOM vs Vaksin Nusantara. Sumber gambar CNN Indonesia. Diedit dan tambahkan oleh Penulis

Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto coba meramaikan "blantika vaksin" Indonesia. Sayangnya masih berkutat pada tahap yang tidak menggembirakan, sementara vaksin lain telah siap pakai merambah ke seluruh pelosok desa setanah air.

Digagas Terawan beserta tim ahli dalam dan luar negerinya Vaksin Nusantara adalah vaksin unik karena berbasis sel dendritik (dendritic cell) dan pastinya untuk outoimun. Belum bisa  dipastikan apakah dapat digunakan untuk seluruh masyarakat.

Gambaran berbasis dendritik adalah seseorang yang diambil sampel darahnya untuk diberikan antigen berupa virus yang sudah dilemahkan. Setelah diolah beberapa hari kemudian disuntikkan kembali ke orang tersebut.

Keunikan lain vaksin ini mengarah kepada penderita Komorbid yaitu orang yang terinfeksi covid-19 karena juga menderita penyakit (bawaan) lainnya.

Karena bersifat unik dan personal vaksin ini secara teoritis bernilai ekonomis tinggi dan eksklusif. Bisa jadi perusahaan yang memproduksi dan memasarkan atau melayani vaksin ini akan menangguk pemasukan berlimpah ruah nantinya.

Tetapi sebelum sampai ke sana Vaksin Nusantara terlilit persoalan serius pada hasil uji klinis perdananya setelah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) banyak menemukan informasi sangat menyita pertanyaan mendalam.

Pada 16 Februari 2021 atau 2 bulan setelah Terawan tidak lagi menjabat sebagai Menkes, sejumlah anggota DPR Komisi IX memenuhi undangan untuk mendengarkan pemaparan hasil uji klinik tahap I vaksin Nusantara di RSPU Dr Kariadi, Semarang.

Wakil ketua komisi IX Emanuel Melkiades dalam pertemuan itu antusias sekali seraya berkata anggota komisi IX nantinya bersedia jadi relawan pada uji klinis tahap 2. 

BPOM telah menerima salinan uji klinis tahap satu tesebut dan telah memberikan review kepada tim ahli Vaksin Nusantara dan tembusannya juga dikirimkan kepada Kemenkes yang menimbulkan polemik sangat hangat saat ini.

DPR RI menggagas pertemuan antara keduanya. Dalam rapat kerjasama yang digelar oleh komisi IX DPR RI dengan tim ahli Vaksin Nusantara (Vanus) dan BPOM pada 10 Maret 2021 lalu ternyata semakin banyak hal yang membuat BPOM ragu.

Tim ahli Vanus dipimpin Terawan menyajikan data berbeda dengan salinan yang pernah diberikan kepada BPOM sebelumnya dan beberapa pertanyaan tidak dapat dijawab oleh tim ahli dalam negeri.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline