Meskipun telah banyak muncul desas-desus dan dugaan serta opini tentang sebab-sebab marahnya Jokowi hampir 2 minggu yang lalu tetapi sebab marahnya Jokwi baru diketahui secara resmi kemarin melalui video yang ditayangkan akun youtube Sekretariat Presiden pada Minggu 28/6/2020 lalu.
Video tersebut mengungkap sangat jelas alasan Jokowi marah-marah pada kementeriannya terutama terhadap Kemenkes dan Kemensos yakni karena takut, khawatir, kecewa, sedih karena sejumlah kementerian dinilai tidak mampu menyerap anggarannya dengan baik untuk terjadinya perputaran ekonomi masyarakat.
Secara keseluruhan Jokowi mengingatkan menterinya agar tidak bersikap biasa-biasa saja dalam menghadapi krisis kali ini akibat pandemi covid-19 maupun akibat ekonomi. Jokowi mengajak menterinya agar punya perasaan yang sama, tidak biasa-biasa saja.
Beberapa kali Jokowi mengatakan akan melakukan evaluasi dan pemecatan terhadap menteri dan lembaga yang dinilai tidak melakukan sesuatu yang extra ordinary, di dalam rapat tersebut pada saat itu.
Hingga Senin, 30/6/2020 Jokowi masih bernuansa marah. Dalam kunjungannya ke Semarang tetap menekan para menterinya agar bekerja lebih keras, lebih giat.
"kalau masih rendah (kinerjanya) saya telepon menterinya atau lembaganya," ujar Jokowi.
Menanggapi video tersebut, pakar bahasa tubuh dan mikroekspresi, Monica Kumalasari menilai bahasa tubuh Jokowi pada marah 18 Juni 2020 dilihat dari bahasa tubuh dan sikap Jokowi mereflesikan rasa marah, kecewa, sedih dan takut.
"Tetapi pada umumnya didominasi marah," ujar Monica.
Apapun penilaian tersebut marahnya presiden memang hal yang manusiawi karena presiden juga seorang manusia tak terkecuali Jokowi. Oleh karenanya Jokowi marah-marah bukan hal yang baru karena sudah terjadi beberapa kali sebelumnya.
Meskipun manusiawi tetapi marahnya seorang presiden memang menjadi perbincangan hangat. Kali ini menjadi sangat hangat karena marahnya presiden dikemas dalam nuansa politik teramat kentara kekentalannya.
Sebagus apapun tujuan Jokowi dibalik usahanya menekan kinerja seluruh kementerian dan lembaga tinggi agar sesuai dengan tujuannya tetap saja ada yang menilai negatif cara-cara penekanan seperti itu karena segala sesuatunya dinilai dari kacamata politik.