Kalau anda berjalan mengenderai kendaraan roda dua menuju ke beberapa lokasi perbelanjaan di Indonesia, anda akan menemukan berbagai pengalaman yang sering bisa menimbulkan kemarahan. Tingkat emosional para pengendara kendaraan sekarang ini sangat meninggi, hanya dengan terserempet sedikit diantara dua kendaraan searah, bisa menimbulkan dan mengundang perkelahian. Selanjutnya jika kita sampai ketempat perbelanjaan, terlihat wajah para konsumen dari para orang-orang yang belanja atau pengunjung rata-rata berwajah ketat dan tidak terlihat raut senyum manis sedikitpun. Wajah para pengunjung tempat perbelanjaan diperkotaan rata-rata berwajah ketat sedikit cemberut dan tidak ceria. Wajah senyum seperti yang bisa kita lihat sepuluh tahun yang lalu, tidak kunjung terlihat.
Mengapa demikian ? tentu ada sebabnya sehingga akibatnya tidak ada keceriaan dan yang ada hanya wajah cemberut dan muka ketat seperti ini.
Setelah perenungan yang penulis lakukan, ternyata raut muka yang masam dari wajah rata-rata masyarakat kita sekarang ini, disebabkan beratnya beban kehidupan ekonomi yang dipikul oleh masyarakat kita. Hal ini bisa terjadi karena dampak kegagalan pemerintah selama ini untuk mensolusi persoalan ekonomi masyarakat tidak kunjung tercapai. Didalam masyarakat juga terjadi saling tipu menipu, budaya berbuat kebaikan dan ber amaliah atas sesama sudah menghilang. Yang ada adalah semua diukur dari banyak dan sedikitnya duit dan kekayaan. Masyarakat juga lebih menyembah dan lebih perhatian hanya kepada orang yang terlihat memiliki banyak materi. Sehingga orang miskin dan sudah, tidak diperhatikan dan bahkan selalu diabaikan.
Mengapa upaya solusi dari pemerintah untuk memperbaiki ekonomi ril dalam masyarakat tidak kunjung berhasil, karena para pejabat pemerintah, orientasi tujuan mengemban jabatannya hanya untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri saja. Coba anda lihat bagaimana rotasi kenaikan jabatan yang terjadi di berbagai daerah dan pemerintah pusat, para pegawai PNS yang akan promosi kenaikan jabatan selalu menggunakan uang sogokan minimal puluhan juta rupiah kepada pejabat tinggi penentu. Oleh karena budaya ini sudah lama terjadi diseluruh Indonesia, sehingga kinerja setiap pemda tidak lagi bertujuan untuk melayani publik, akan tetapi selalu bertujuan membebani publik.
Berbagai realisasi proyek yang mengatas namakan kepentingan publik, selalu diupayakan dapat dilaksanakan oleh para perusahaan yang mengikuti tender dari perusahaan milik orang dalam dari pejabat tinggi setempat yang merekayasa berbagai perusahaan ali baba (para menejemen perusahaan rekayasa adalah para saudara dekat sang pejabat tinggi itu). Kenyataan yang terjadi adalah nilai satuan proyek selalu di mark-up (di-window dressing) dalam satuan nilai yang terlalu mahal dari harga yang sewajarnya. Disinilah para pejabat pemerintah mendapatkan uang haram dari berbagai proyek atas nama rakyat/publik.
Oleh karena itu, kita tidak heran atas apa yang terjadi sekarang ini di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menimpa sosok pejabat tertingginya yaitu setan berwujud manusia bertitel segudang bernama Dr.H.M. Akil Mochtar, SH.,M.H., orang ini telah meruntuhkan nilai kepercayaan masyarakat kepada MK. Betapa beratnya merintis kepercayaan masyarakat selama ini yang telah di upayakan oleh para pendahulu MK. Setelah Mahfud MD tidak menjabat sebagai Ketua MK lagi, maka Dr.H.M. Akil Mochtar, SH.,M.H. inilah yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi serta merusak tatanan konstitusi yang telah dibangun terdahulu.
Dr.H.M. Akil Mochtar, SH.,M.H. bahkan merusak tatanan demokrasi yang didambakan seluruh masyarakat, sehingga pemimpin yang diharapkan seluruh rakyat tidak akan bisa muncul dan terwujud, karena pada setiap Pilkada yang bermasalah selalu yang menentukan adalah kekuatan duit yang bisa membayar pejabat tinggi MK. Kondisi inilah yang rupanya ingin dibangun Dr.H.M. Akil Mochtar, SH.,M.H. bersama para delapan hakim MK lainnya sehingga bisa memenuhi rencana jahat Dr.H.M. Akil Mochtar, SH.,M.H. untuk menghimpun kekayaan pribadi bisa tercapai. Untunglah KPK bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Dr.H.M. Akil Mochtar, SH.,M.H. sehingga rencana jahat jangka panjang pribadi dia bisa di patahkan saat ini. Kita sampaikan dukungan moril kepada KPK untuk konsisten melanjutkan missi KPK kedepan.
Merlihat kenyataan ini, memang sudah terjadi kondisi sakit dalam masyarakat kita, yang menimpa seluruh para pejabat pemerintah, para pejabat legislatif, para pejabat yudikatif bahkan seluruh masyarakat kita. Kondisi ini menjadi merata terjadi dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai dampak awal telah rusaknya aspek moral (demoralisasi) dari para petinggi dan pejabat pemerintah. Dalam kondisi ini, telah terjadi saling ketidak percayaan diantara masyarakat kita. Vonis umum masyarakat kita, pejabat pemerintah, pejabat legislatif, pejabat yudikatif tidak ada yang bisa dipercaya lagi oleh mayoritas masyarakat kita.
Situasi seperti ini. akan menyulitkan berjalannya dan terwujudnya proses pembangunan kedepan, kecuali ada perubahan yang sungguh-sungguh dan konsisten untuk berubah lebih baik untuk melayani publik dari seluruh aparat pelaksana pemerintah kita. Melihat kualitas dan kinerja para Partai sekarang ini, tidak ada gambaran optimis dan pasti adanya perubahan lebih baik kedepan bagi bangsa Indonesia. (Abah Pitung)