Kata krusial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai gawat; genting; menentukan; rumit; sulit sekali; berkenaan dengan kehancuran perusahaan. Krusial digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan hal berkenaan dengan kehancuran perusahaan, serta untuk menjelaskan keadaan atau situasi yang sulit. Namun, Peran krusial dalam pemerintahan daerah memiliki peran yang yang penting untuk meningkatkan pelayanan publik di masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat pedesaan seringkali tertinggal dalam akses layanan publik seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan dan insfratruktur.
Layanan kesehatan yang ada di pedesaan berupa adanya puskesmas yang memiliki fasilitas terbatas dan hal itu hanya bisa dimanfaatkan masyarakat pedesaan sebagai tempat pengobatan terdekat karena rumah sakit terlalu jauh. Tetapi dengan keterbatasan fasilitas puskesmas, pelayan dari pegawai Puskesmas yang baik dan ramah juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Lalu ketika berobat di puskesmas terjangkau dalam pembiayaannya dan bisa juga ada keringanan seperti biasa memakai BPJS Kesehatan. Puskesmas sangat membantu masyarakat pedesaan yang tidak ada transportasi penunjang untuk ke rumah sakit dalam berobat.
Layanan pendidikan pada masyarakat pedesaan juga masih menghadapi berbagai tantangan seperti:
1. Akses menuju sekolah terbatas karena kurangnya transpotasi atau perjalan yang cukup jauh dari rumah menuju sekolah karena insfratruktur yang memadai.
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan, seperti perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga.
3. Kurangnya kualitas pendidikan yang rendah seperti Kurangnya bahan ajar dan media pembelajaran yang berkualitas, terbatasnya tenaga pengajar.
4. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan
5. Tantangan lain seperti: bencana alam yang sering terjadi di pedesaan dan Kurangnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.
Hal tersebut membuat pemerintah bisa melalukan tindakan penanganan yang tepat seperti :
1. Meningkatkan akses pendidikan
2. Membangun infrastruktur yang memadai dan juga sarana prasarana penunjang lainnya