Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengendalian Anggaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak

            Pengelolaan anggaran di sebuah lembaga menjadi bagian yang penting agar kegiatan pada lembaga tersebut bisa berjalan dengan baik. Anggaran merupakan komponen utama dalam melaksanakan program-progam dalam suatu lembaga. Anggaran pada sektor publik seperti pelayanan publik merupakan suatu hal yang rumit, karena pada kenyataannya sektor publik bergerak terhadap pelayanan secara langsung kepada masyarakat umum dan tidak mencari laba atau keuntungan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran pada sebuah lembaga, diantaranya :

• Adanya Penetapan Anggaran

          Anggaran yang diterima LPKA harus ditetapkan dengan saksama, termasuk dalam hal penetapan anggaran untuk kebutuhan operasional, keamanan dan kesehatan, serta kebutuhan lainnya.

• Adanya Pengendalian Anggaran

         Setelah anggaran ditetapkan, perlu dilakukan pengendalian anggaran secara ketat dan teratur untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran disesuaikan dari tujuan dan prioritas yang telah ditentukan.

• Melakukan Transparansi Anggaran

         Dalam pengelolaan anggaran di LPKA, transparansi menjadi hal yang penting untuk memastikan akuntabilitas. Oleh karena itu, setiap pengeluaran anggaran harus dicatat dengan jelas dan terdokumentasi dengan baik.

• Efisiensi Pengeluaran

         Pengelolaan anggaran di LPKA harus dilakukan secara efisien untuk memastikan penggunaan anggaran dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran.

• Pelaporan Anggaran

         Setiap pengeluaran anggaran di LPKA harus dilaporkan secara berkala dan akurat untuk memastikan ketersediaan informasi yang lengkap dan tepat waktu mengenai penggunaan anggaran.

          Sektor publik yang akan saya bahas disini terkait dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah sebagai upaya dalam memberikan perindungan dan pembinaan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Inter-Parliamentary Union & UNICEF, anak-anak yang disebut "children in conflict with the law" adalah mereka yang masih di bawah usia 18 tahun namun telah terlibat dalam suatu masalah pidana. Mereka merupakan titik awal bagi anak-anak yang berurusan dengan hukum dan akan diproses dalam sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana ini merujuk pada proses hukum yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum pidana, baik itu disengaja atau tidak disengaja.

          Apabila seorang anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, ia akan menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani masa hukumannya. Fungsi LPKA adalah untuk membina dan menata ulang perilaku anak yang bermasalah sehingga di masa depan ia tidak akan mengulangi kesalahannya dan dapat kembali bergabung dengan masyarakat. Dengan adanya LPKA, anak yang menjadi narapidana tidak akan dipenjara bersama dengan narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hal ini dilakukan agar anak-anak narapidana tidak terpapar dengan lingkungan yang tidak sesuai untuk perkembangan seorang anak. Walaupun sedang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan khusus anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak-hak penting seperti hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menerima pendidikan yang baik, beribadah, berekreasi, serta mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Anak tersebut juga berhak diperlakukan secara manusiawi, terbebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak merendahkan derajat serta martabatnya.

         Anak merupakan kelompok generasi yang akan meneruskan peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas masa depan suatu bangsa bergantung pada generasi muda yang akan membangun dan memajukan negaranya kelak. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memberikan perhatian khusus dan memfasilitasi hak-hak anak dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan walaupun anak tersebut telah dinyatakan bersalah dan sedang menjalani hukuman di LPKA. Namun, ada beberapa isu yang cukup serius yang menghalangi pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satu masalahnya adalah kesenjangan antara anggaran yang dialokasikan dan kebutuhan hak-hak anak, sehingga hak-hak tersebut tidak terpenuhi.

        Terjadinya kesenjangan antara anggaran yang dialokasikan dan kebutuhan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

• Kurangnya pemahaman mengenai kebutuhan anak di LPKA

           Anggaran yang dialokasikan mungkin tidak mencakup semua kebutuhan anak di LPKA karena kurangnya pemahaman mengenai kebutuhan anak. Pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan anggaran mungkin tidak sepenuhnya memahami kondisi dan kebutuhan anak di LPKA.

• Adanya prioritas anggaran yang berbeda

           Dalam membuat anggaran, pihak yang bertanggung jawab mungkin memiliki prioritas anggaran yang berbeda-beda, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk LPKA tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan anak. Terkadang, kepentingan lain yang dianggap lebih penting daripada LPKA dapat memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar.

• Perubahan kebutuhan anak di LPKA

           Kebutuhan anak di LPKA dapat berubah dari waktu ke waktu, dan anggaran yang telah dialokasikan mungkin tidak lagi m emadai untuk memenuhi kebutuhan baru tersebut. Hal ini dapat terjadi karena perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kondisi anak di LPKA.

• Terbatasnya sumber daya

           Anggaran yang dialokasikan mungkin terbatas karena terdapat keterbatasan sumber daya yang tersedia. Terkadang, sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan anak di LPKA sangat terbatas, sehingga sulit untuk memenuhi semua kebutuhan dengan anggaran yang tersedia.

           Dalam rangka mengatasi kesenjangan antara anggaran yang dialokasikan dan kebutuhan anak di LPKA, perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengendalian anggaran di LPKA serta peningkatan koordinasi antara pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat. Sehingga dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan yang lebih baik dan berkualitas bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian anggaran di LPKA, yaitu :

• Menetapkan target penghematan anggaran yang realistis

           LPKA harus menetapkan target penghematan anggaran yang realistis dan terukur agar dapat memonitor dan mengevaluasi pencapaian target tersebut. Target penghematan tersebut harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang efektif dan efisien untuk memenuhi standar pelayanan pemasyarakatan yang baik.

• Menerapkan sistem manajemen anggaran yang baik

           LPKA perlu menerapkan sistem manajemen anggaran yang baik dan terstruktur, seperti pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan sistem pengendalian anggaran berjenjang. Dengan sistem manajemen anggaran yang baik, LPKA dapat memonitor dan mengontrol penggunaan anggaran secara efektif.

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

           LPKA harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan memberikan akses informasi yang memadai bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang terkait dengan pengawasan anggaran.

• Melakukan evaluasi dan pengawasan secara rutin

           LPKA harus melakukan evaluasi dan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, serta memperbaiki sistem yang tidak efektif dan efisien.

• Mengoptimalkan penggunaan teknologi

          LPKA perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengendalian anggaran, seperti penggunaan aplikasi pengelolaan anggaran dan perangkat lunak pengawasan anggaran. Dengan teknologi yang tepat, LPKA dapat memudahkan pengawasan dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

           Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran di LPKA dapat lebih efisien dan efektif, sehingga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi dengan baik dan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas dapat diberikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perhatian khusus dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga mereka dapat kembali bergabung dengan masyarakat sebagai individu yang produktif dan positif.

Thank you for Reading :)

Semoga Bermanfaat