Penegasan Negara Demokrasi : Koreksi Pemikiran Money Politik

Indonesia termasuk salah satu negara yang menyatakan sebagai negara demokrasi sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  Maksudnya adalah masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Mengapa demikian karena demokrasi bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara universal dan akan dijalankan oleh rakyat itu sendiri atau melalui perwakilan rakyat yang berada pada ranah legislatif.

Dalam negara demokrasi sudah tentu masyarakat wajib berpatisipasi dalam setiap proses demokrasi itu sendiri berbicara mengenai partisipasi politik, seorang atau kelompok harus ikut andil dalam kontestasi politik terkhusus memilih pimpinan negara. Hal ini perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa pentingnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses berpolitik, karena hal itu akan berdampak pada kebijakan kebijakan yang dirumuskan oleh legislatif. Semakin rendahnya partisipasi masyarakat maka akan semakin mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh legislatif, dan itu akan berdampak pada tidak tercapainya kepentingan masyarakat. Dalam hubungan ini hampir setiap kegiatan partisipasi muncul tekanan dan manipulasi, dalam negara maju tekanan partisipasi politik akan lebih kecil, dalam negara otoriter maka tekanan partisipasi politik akan jauh lebih besar, dan pada negara berkembang seperti Indonesia ini, maka tekanan partisipasi politik terdapat dua unsur yang dikombinasikan yaitu tekanan dan sukarela. 

Fenomena yang terjadi pada negeri ini terdapat kontradiksi antara teori dengan realita. Mengutip dari Jurnal RESIPROKAL Vol 1 No 1 2019 tentang Fenomena Politik Uang. Masyarakat pada saat ini cenderung bersikap seolah tidak harus berpartisipasi dalam politik. Hal itu menunjukan bahwa masyarakat mengalami trust issue terhadap politik. Ketidak percayaan terhadap politik dapat terlihat dari sikap masyarakat yang lebih mementingkan keadaan ekonomi daripada kualitas calon pemimpin itu sendiri sehingga masyarakat mudah terlibat dalam praktik money politik yang diberikan menjelang pemilu agar memilih calon tertentu. Biasanya calon tersebut tidak akan amanah dan akan menjadi pejabat yang lebih mementingkan kebutuhan individu daripada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Maka timbulnya resiko akan terpilihnya wakil rakyat atau pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang tidak mengetahui akan kebutuhan dapur masyrakat. Kondisi politik pada masyarakat ini menjadikan mahasiswa harus turut terlibat dalam menghadapi situasi pemilu. Sehingga muncul strategi dari mahasiswa yang dirumuskan agar dapat diimplementasikan di dalam ekologi masyarakat. 

Sebagai langkah awal mahasiswa dapat memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan terjadinya praktik money politik. Selain itu mahasiswa harus melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam memahami kebutuhannya. Sehingga strategi yang dibentuk oleh mahasiswa  dengan memberikan cara pandang baru untuk musyawarah dalam memilih wakil rakyat yang nantinya dipilih saat proses pemilu. Sebagai contoh mahasiswa dapat mengajak seluruh elemen masyarakat pada daerah tertentu untuk bermusyawarah dengan tujuan mencalonkan salah satu calon yang sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini masyarakat dan calon yang akan diusung membentuk kesepakatan untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut solusi konkrit yang perlu mahasiswa lakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat agar terhindar dari praktik money politik dan menjadi pemilih rasional yang dapat memberikan hak suara sesuai dengan kualitas calon wakil rakyat dan sesuai dengan keyakinan dimana kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

Penulis : Eka Shofariyah, Agnostik Jannah, Moza Apriliano, Reyhan Ramdhani Putra, Siti Nurkholida, Abdurrohim