Kesenjangan Akses Pendidikan: Ancaman bagi Kualitas Demokrasi

Kita ketahui bersama, system demokrasi dianut dan berlaku di Indonesia. Semua warga negara dihormati haknya untuk mendapat perlakuan yang sama, begitu juga halnya dalam bidang Pendidikan. Pendidikan memiliki peran sentral dalam menciptakan individu yang berdaya dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. .

Namun, kesenjangan akses pendidikan di Indonesia menyebabkan system demokrasi tidak berjalan dengan baik. Kesenjangan sangat terlihat antara pendidikan di perkotaan dengan pendidikan di pedesaan. Ketidaksetaraan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas tidak merata, lahirlah ketimpangan dalam literasi politik, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan yang demokratis.

Demokrasi menuntut masyarakat yang mampu berpikir kritis, berpendapat bebas, dan memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan dapat mengantarkan individu untuk memahami demokrasi. Sekolah tidak hanya berperan dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang demokratis. Menurut UNESCO, akses pendidikan yang inklusif dan merata membantu menciptakan masyarakat yang toleran dan sadar politik. Tanpa akses Pendidikan yang baik, warga negara cenderung pasif, rentan terhadap manipulasi, dan tidak mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi secara bermakna.

Kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam Pendidikan di Indonesia diantaranya: (1) Ketimpangan Geografis, di daerah perkotaan, sekolah dengan fasilitas lengkap, guru berkualitas, dan kurikulum yang relevan tersedia secara merata. Sebaliknya, di daerah pedalaman atau terpencil, akses pendidikan seringkali memiliki infrastruktur yang buruk, keterbatasan jumlah tenaga pengajar, dan kurangnya sumber belajar. (2) Faktor Ekonomi, tidak dapat dipungkiri, ekonomi yang sulit mempengaruhi keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi sebagian besar masyarakat. Ketika masyakarat ekonomi kelas atas dapat memililih fasilitas Pendidikan bagi anak-anaknya, sedangkan masyarakat ekonomi kelas bawah hanya mampu memilih fasilitas pendidikan gratis yang diberikan pemerintah bahkan putus sekolah. Hal ini berdampak pada partisipasi dan pengambilan keputusan politik oleh masyarakat luas dalam system demokrasi. (3) Ketimpangan Gender,
Di beberapa wilayah di Indonesia, anak perempuan masih mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan demokrasi.

Apa Dampak Kesenjangan Pendidikan terhadap Demokrasi? Kesenjangan adalah hal yang dapat menimbulkan perbedaan yang curam, selanjutnya menimbulkan dampak pengiring. Adapun dampak kesengangan Pendidikan terhadap kualitas demokrasi adalah (1) Rendahnya Literasi Politik, masyarakat cenderung kurang memahami hak-hak mereka sebagai warga negara tanpa adanya pendidikan yang memadai. Literasi politik yang rendah menghambat partisipasi aktif dalam pemilu, pengambilan keputusan, dan pengawasan kebijakan publik.(2) Ketimpangan Partisipasi Politik, Kelompok yang memiliki akses pendidikan berkualitas cenderung memiliki kesempatan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, sementara mereka yang kurang terdidik menjadi terpinggirkan dan tidak peduli terhadap proses demokrasi. (3) Rentan Manipulasi Informasi, banyaknya informasi memerlukan kemampuan kita dalam memilah informasi yang benar. Harusnya dengan pendidikan yang cukup diharapkan masyarakat mampu menghidari informasi palsu dan salah. Kurangnya Pendidikan yang memadai menyebabkan masyarakat mudah terprovokasi dan dimanipulasi yang merusak proses demokrasi.

Selanjutnya apa yang dapat dilakuak untuk mengatasi kesenjangan pendidikan untuk menjaga kualitas demokrasi? (1) Pemerataan Infrastruktur Pendidikan, Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap daerah, termasuk wilayah terpencil, memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti sekolah layak, akses internet, dan fasilitas pendukung lainnya. (2) Program Beasiswa dan Bantuan Ekonomi, Untuk mengatasi hambatan ekonomi, perlu adanya program beasiswa, bantuan biaya sekolah, dan kebijakan afirmatif yang mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan berkualitas. (3) Penguatan Pendidikan Demokrasi, Kurikulum pendidikan harus menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan toleransi. (4) Pelibatan Teknologi, Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, seperti platform daring, dapat membantu menjangkau siswa di daerah terpencil. Dengan digitalisasi pendidikan, kesenjangan akses dapat dikurangi secara signifikan.

Kesenjangan dalam akses pendidikan tidak hanya merupakan isu sosial, tetapi juga menjadi bahaya besar bagi kualitas demokrasi. Jika pendidikan tidak tersebar merata dan bersifat inklusif, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam terlibat secara aktif dalam politik. Pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat perlu berkolaborasi agar setiap orang, tanpa kecuali, memiliki peluang yang setara untuk memperoleh pendidikan yang baik. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan demokrasi yang kokoh, inklusif, dan berkelanjutan.