Sejak dari wacana sampai terbentuknya secara resmi Kantor Staf Presiden (KSP) atau yang biasa juga disebut Staf Kepresidenan, sudah banyak sekali komentar yang pro dan kontra terhadap lembaga tersebut. Yang pro tentu saja tidak perlu diperbincangkan. Yang kontra, mulai dari Barisan Sakit Hati pendukung JKW-JK yang tidak masuk dalam jajaran pemerintahan, segelintir kader PDIP seperti Effendi Simbolon, bahkan sampai kepada Wapres Jusuf Kalla.
Sebenarnya apa dan mengapa Staf Kepresidenan dibutuhkan?
Di negara lain, terutama yang menganut sistem presidensial, adalah lumrah seorang presiden dibantu oleh Staf Kepresidenan selain Kabinet. Bahkan negara tetangga seperti Singapura juga mempunyai lembaga langsung di bawah Kantor Perdana Menteri di luar Kabinet.
Mari kita lihat sejenak badan-badan yang mirip dengan KSP, baik yang ada di luar Indonesia mau pun pada era pemerintahan sebelumnya.
Sesdalopbang Era Soeharto sampai Habibie
Mirip dengan KSP, Sesdalopbang atau Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan adalah badan yang dibentuk dalam era pemerintahan Presiden Soeharto. Bersama Presiden, Sesdalopbang berkantor di Bina Graha, yang menjadi kantor presiden sehari-hari.
Diantara mantan jenderal TNI yang pernah menjabat sebagai Sesdalopbang adalah Solichin GP, Toek Setyohadi dan AM Hendropriyono serta Sintong Panjaitan pada era Presiden BJ Habibie.
UKP4 Era Presiden SBY
Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). Marsillam Simanjuntak dipilih menjadi Kepala UKP3R periode 2006-2009. Periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UKP3R dikembangkan menjadi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto.
The White House West Wing
Di Amerika Serikat dikenal The Executive Office of the President (EOP) yang terdiri dari berbagai tingkatan staff langsung di bawah Presiden. Pimpinannya disebut White House Chief of Staff, saat ini dipegang oleh Denis McDonough. Menempati bagian barat dari Gedung Putih, sehingga badan ini sering juga disebut the White House West Wing Staff.
Diantara bagian-bagian terpenting dari EOP, adalah:
- Council of Economic Advisers
- National Security Council
- Office of the U.S. Trade Representative
- Council on Environmental Quality
- Office of Science and Technology Policy
- Office of Administration
- Office of National Drug Control Policy.
Sebelumnya Office of Homeland Security juga berada di bawah naungan EOP, namun setelah peristiwa 911, Presiden George W. Bush meningkatkan statusnya menjadi sebuah kementerian yang dipimpin oleh Secretary. Di Amerika Serikat pimpinan kementerian disebut dengan Secretary, seperti State Secretary (Menteri Luar Negeri) atau Defence Secretary (Menteri Pertahanan).
Kantor Perdana Menteri, Singapura
Dalam sistem pemerintahan di Singapura, selain menteri-menteri dalam Kabinet, ada pula badan-badan lainnya yang membantu Perdana Menteri dan langsung bertanggung jawab kepada PM, antara lain:
- Corrupt Practice Investigation Bureau
- Elections Department
- National Security Co-ordination Secretariat
- National Population Secretariat
- Public Service Division
Kantor Staff Presiden (KSP) Indonesia
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan yang sejak 31 Desember 2014 resmi dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan.
Struktur organisasinya didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 tahun 2015, yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 23 Februari 2015.
Tugas dan Fungsi
KSP mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden, antara lain:
- Pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi presiden;
- Penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan;
- Percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional;
- Pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional;
- Pengelolaan isu-isu strategis;
- Pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi;
- Penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan;
- Pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.
Kalau melihat uraian di atas, sebenarnya tidak ada hal yang perlu dirisaukan dengan dibentuknya KSP. Lembaga tersebut sama dengan lembaga sebelumnya yang dibentuk dalam era pemerintahan terdahulu atau lembaga sejenis yang ada di berbagai negara.
Kalau begitu kenapa banyak yang mencurigainya?
Jika disimak, suara-suara yang kontra akan lembaga ini lebih menyoroti sosok Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf KSP. Bahkan ada yang menuduhnya sebagai bagian dari Trio Macan.
Siapa Luhut Panjaitan?
Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara, tanggal 28 September 1947. Anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Bonar Pandjaitan dan Frida Naiborhu. Ayahnya, almarhum Bonar Panjaitan adalah mantan Superintendent Land Transportation PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) di Riau pada tahun 1980-an.
Setelah menamatkan SMA di Bandung, Luhut kemudian masuk AKABRI dan lulus dengan meraih penghargaan Adhi Makayasa pada tahun 1970.
Sebelumnya Luhut Pandjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 2000 - 2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999 - 2001. Sebelumnya itu ia menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.
Karier militernya banyak dihabiskan bertugas di RPKAD/ Kopassus TNI AD. Di kalangan militer dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81 atau yang sekarang disebut Sat-81/ Gultor.
Selain AKABRI dan Seskoad, Luhut juga memperoleh berbagai pendidikan militer, antara lain:
Bomb Disposal Instructor Training, US Army, Amerika Serikat (1977), US Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School, US Army Special Forces Course), Amerika Serikat (1978), HALO Jump master Instructor US Army Jump master School, Amerika Serikat (1980), Royal Army Special Air Service (SAS), Inggris (1981), Shooting & Anti-Terror Instructor Training, Jerman Barat (1981), Counter-Terrorism and Special Operations Course, Grenzschutzgrupppe 9 (GSG-9) German Federal Police, Jerman Barat (1981) dan National Defense University USA.
Luhut juga sangat peduli dengan dunia pendidikan. Pada Tahun 2001 Luhut Pandjaitan mendirikan Politeknik Informatika Del (PI Del) di Sitoluama, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.
Alumni Harvard?
Hal lain yang diributkan adalah pengangkatan beberapa alumni Harvard University. Padahal menurut Luhut, ia hanya mengatakan, sewaktu ceramah di Harvard Business School, ada anak-anak Indonesia yang sekolah di sana melamar masuk ke Kantor Staf Kepresidenan.
Sementara yang sudah resmi dilantik sebagai Deputi atau pun Staf di SKP antara lain adalah:
- Dr. Darmawan Prasojo sebagai Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi, alumnus S3 Texas A & M University,
- Dr. Yanuar Nugroho sebagai Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas, alumnus S3 University of Manchester,
- Dr. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, alumnus S3 Purdue University,
- Eko Sulistyo sebagai Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, konsultan politik,
- Brigjen Andogo Wiradi sebagai Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis, dosen Lemhanas.
Untuk Staf Khusus ada nama Lambock Nahattands yang pernah menjadi Sekretaris Mensesneg era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta Atmadji Sumarkidjo.
Kalau melihat latar belakang Luhut Panjaitan dan kompetensi orang-orang tersebut diatas, sebenarnya tidak ada yang perlu dikritik. Seperti Luhut, mereka adalah sebagian dari antara putra-putra terbaik Indonesia yang akan ikut membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Tentunya SKP nanti diharapkan menjadi ‘think-tank’ nya Presiden dalam bidang-bidang yang telah disebutkan di atas, sehingga tidak perlu dicurigai sebagai ‘alat politik’ atau ‘kabinet bayangan’.
Komentar Wapres Jusuf Kalla, bahwa beliau dan Presiden Jokowi adalah alumni dalam negeri dan bahwa orang-orang pintar alumni luar negeri lebih cocok sebagai ‘konsultan’, sebenarnya juga kurang pantas diucapkan oleh seorang wakil presiden. Apalagi salah satu program pemerintah yang sekarang adalah mencetak sebanyak-banyaknya profesional muda Indonesia dari universitas terkemuka di seluruh dunia.
Lalu apanya yang salah? Memangnya kenapa dengan Kantor Staf Presiden?